Merdeka.com - Thailand memiliki salah satu aturan hukum paling ketat dalam melindungi kedaulatan kerajaan. Salah satunya adalah beleid melarang keras setiap warga negara menghina raja, ratu, atau keluarga mereka.

Berdasarkan rilis dari lembaga hak asasi Amnesty International, banyak kasus penyiksaan parah terhadap tahanan yang masuk bui karena dianggap menghina raja. Bahkan berdasarkan pengakuan salah satu tahanan, perlakuan sipir terhadap para pembangkang kerajaan itu lebih parah dari pelaku pemerkosa anak-anak alias pedofilia, seperti dilansir situs berita asiaone.com, Jumat (24/8).

Thantawut Thaweewarodomkul, seorang blogger, mengaku sipir di Penjara Bangkok memerintahkan tahanan lain memukuli dia. "Saya digiring ke bagian lain penjara, lalu banyak tahanan lain disuruh memukuli saya bramai-ramai sampai nyaris buta," ujar Thaweewarodomkul yang dipenjara 13 tahun karena dianggap membuat tulisan menghina ratu.

Raja Bhumibol Adulyadej, kini berusia 84, merupakan sosok penting dalam praktik kenegaraan Thailand. Banyak rakyat Negeri Gajah Putih itu masih menganggap sang raja perwakilan dewa di bumi.

Namun, sejak pecah unjuk rasa menentang kerajaan dua tahun lalu, praktik penyiksaan terhadap pesakitan akibat pasal penghinaan anggota kerajaan khusus menimpa pegiat 'kaos merah', pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Mereka rata-rata mulai membenci raja setelah kudeta militer menggulingkan Thaksin enam tahun lalu. Pengusaha telekomunikasi yang kini berada di Dubai itu memang tidak dekat dengan raja Thailand.

Polisi dan sipir dengan cara masing-masing membuat penghuni penjara lain merasa tahanan politik sangat buruk, sehingga bersedia ikut mengucilkan dan menyiksa mereka, seperti dilansir peneliti Amnesty International Asia, Benjamin Zawacki. "Bahkan penjahat biasa memandang hina pelaku penghinaan anggota kerajaan, seakan mereka lebih jahat dari pembunuh dan pemerkosa anak-anak," kata Zawacki.

Pengakuan tahanan dan data Amnesty International dibantah oleh Kepala Penjara Bangkok, Sorasit Chongjaroen. "Tidak ada sama sekali perintah memukuli tahanan politik," kata dia.