Pemilu Malaysia mungkin diundur

Merdeka.com - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kemungkinan besar akan memundurkan pelaksanaan pemilihan parlemen. Berdasarkan sumber di pemerintahan, Barisan Nasional ingin pemungutan suara dilakukan akhir tahun untuk menggaet pemilih mengambang.

Najib akan meresmikan program bantuan dana langsung tunai pada masyarakat Agustus mendatang. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini menjadi indikasi pemilihan bakal digelar setelahnya. "Kemungkinan pemilihan umum dihelat kisaran Oktober semakin kuat. Perdana Menteri ingin meyakinkan pemilih tetap memilih Barisan Nasional," ujar sumber itu kepada Kantor berita Reuters, Kamis (7/6).

Merujuk undang-undang Malaysia, Najib yang menentukan jadwal pemilihan. Kubu oposisi sempat memperkirakan pemilihan digelar bulan ini atau Juli.

Sumber yang sama menerangkan pemerintah Malaysia tidak ingin terlalu lama memundurkan pemilihan parlemen. Akibat gonjang-ganjing politik sejak akhir tahun lalu, banyak perusahaan swasta berhati-hati sehingga perekonomian negara itu melambat. Hingga kuartal pertama tahun ini, neraca anggaran Malaysia masih defisit. Pertimbangan ekonomi merupakan faktor penentu kapan pemilihan umum digelar.

Najib sekaligus menteri keuangan juga menanti anggaran 2013 disetujui parlemen sebelum akhirnya menentukan tanggal pemungutan suara. "Kompromi agar anggaran itu disetujui parlemen sedang dilakukan. Harapannya program bantuan langsung tunai bisa berjalan lancar tanpa terkesan membebani keuangan negara," ujar sumber yang menjabat petinggi Barisan Nasional itu.

Ketua Pemuda Partai Keadilan Rakyat Shamsul Iskandar menuding Perdana Menteri Najib Razak sudah menerapkan politik uang jauh sebelum Agustus. "Baru-baru ini mereka (pemerintah) memberi tiap keluarga Melayu miskin 15 ribu ringgit (setara Rp 44,4 juta)," kata Shamsul saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya, Selasa pekan lalu.

Situasi politik Malaysia sejak awal tahun ini kian memanas. Massa yang menamakan diri Gerakan Bersih 2.0 menggelar unjuk rasa dua bulan lalu. Mereka menuntut pemilihan umum yang lebih adil. Kelompok oposisi yang dipimpin Anwar Ibrahim menuding sistem pemilihan selama ini curang dan hanya menguntungkan koalisi Barisan Nasional yang berkuasa sejak Malaysia merdeka pada 1957.

                (mdk/fas)