Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintahan Trump Kembali Berlakukan Hukuman Mati di AS

Pemerintahan Trump Kembali Berlakukan Hukuman Mati di AS Donald Trump. © Fortune

Merdeka.com - Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) melalui Kementerian Kehakiman akan kembali mengeksekusi nati terpidana setelah hukuman itu tidak dilakukan selama 16 tahun.

Jaksa Agung William Barr mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia telah mengarahkan Biro Penjara (BOP) untuk menjadwalkan eksekusi lima narapidana.

Dilansir dari BBC pada Jumat (26/7), Barr mengatakan lima orang telah dijatuhi hukuman mati kasus pembunuhan dan pemerkosaan anak-anak atau orang tua.

Eksekusi telah dijadwalkan oleh otoritas hukum AS pada Desember 2019 dan Januari 2020. Presiden Donald Trump dikabarkan mendukung keputusan tersebut, dan bahkan mengajukan usulan yang dinilai ekstrem.

"Di bawah kebijakan kedua pihak, Kementerian Kehakiman telah meminta hukuman mati terhadap penjahat terburuk," kata Barr dalam sebuah pernyataan.

"Kementerian Kehakiman menegakkan aturan hukum, dan kami berutang kepada para korban dan keluarga mereka untuk meneruskan hukuman yang dijatuhkan oleh sistem peradilan kami," lanjutnya menegaskan.

Pengumuman Barr mencabut moratorium hukuman mati federal --yang bertentangan dengan eksekusi yang diarahkan oleh negara-- sejak eksekusi pada 2003 lalu terhadap Louis Jones Jr, seorang veteran Perang Teluk berusia 53 tahun, yang terbukti bersalah membunuh seorang prajurit 19 tahun, Tracie Joy McBride.

Robert Dunham dari Pusat Informasi Hukuman Kematian mengatakan keputusan itu tidak mengejutkan.

"Presiden Trump adalah pendukung hukuman mati, dan telah mengusulkan beberapa penggunaan ekstremnya, termasuk menyasar pengedar narkoba dan untuk semua pembunuhan yang melibatkan petugas polisi negara bagian dan lokal," kata Dunham.

"Jadi, tidak mengherankan bahwa dia (Trump) akan berusaha melakukan eksekusi. Saya pikir kejutan terbesar adalah bahwa itu membutuhkan waktu lama untuk kembali diaktifkan," lanjutnya.

Sementara itu, Uni Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) mengatakan fakta bahwa eksekusi dijadwalkan begitu dekat, menimbulkan "pertanyaan serius tentang keadilan untuk masing-masing kasus".

"Kami perlu waktu untuk mempertimbangkan dan meninjau kasus, dan sama sekali tidak ada dasar untuk menyatukan kasus-kasus dengan cara ini, lalu bergegas ke depan, itu konyol," kata Cassy Stubbs dari kelompok itu.

Di bawah sistem peradilan AS, kejahatan dapat diadili di pengadilan federal --setara nasional-- atau di pengadilan negara bagian.

Kejahatan tertentu yang berlaku secara nasional, seperti pemalsuan mata uang atau pencurian surat, secara otomatis diadili di tingkat federal, sementara yang lain diadili di pengadilan federal berdasarkan beratnya kejahatan.

Hukuman mati dilarang di tingkat negara bagian dan federal oleh keputusan Mahkamah Agung tahun 1972, yang membatalkan semua statuta sanksi terkait yang ada.

Keputusan Mahkamah Agung tahun 1976 mengembalikan hukuman mati ke sejumlah negara bagian, dan pada 1988, pemerintah AS mengeluarkan undang-undang yang membuat hukuman mati berlaku lagi di tingkat federal.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Informasi Hukuman Kematian, 78 orang dijatuhi sanksi tersebut dalam kasus-kasus federal antara 1988 dan 2018, tetapi hanya tiga yang telah dieksekusi sejak itu.

Ada 62 tahanan saat ini berada dalam ancaman hukuman mati di tingkat federal.

Barr menjelaskan bahwa kemungkinan besar otoritas penjara akan menggunakan obat tunggal Pentobarbital, sebagai pengganti prosedur tiga obat yang sebelumnya digunakan dalam eksekusi hukuman mati di tingkat federal.

Ini adalah obat penenang berdosisi tinggi yang memperlambat kinerja tubuh, termasuk sistem saraf, hingga titik kematian.

Lima eksekusi yang dijadwalkan akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan AS di Terre Haute, Indiana, dan eksekusi tambahan akan dilakukan di kemudian hari, kata kementerian kehakiman.

Reporter: Happy Ferdian Syah Utomo

Sumber: Liputan6.com

(mdk/pan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Peristiwa Meninggalnya Marhan Harahap Bikin Paspampres Buka Suara, Letkol TNI Langsung Datangi Keluarga

Peristiwa Meninggalnya Marhan Harahap Bikin Paspampres Buka Suara, Letkol TNI Langsung Datangi Keluarga

Letkol TNI datangi rumah Marhan, warga Labuanbatu yang meninggal dunia usai ditahan petugas keamanan saat kunjungan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pakai Dasi Warna-warni saat Kunker Ke Luar Negeri, Ini Maknanya

Jokowi Pakai Dasi Warna-warni saat Kunker Ke Luar Negeri, Ini Maknanya

Presiden Jokowi kini memakai dasi warna-warni ketika berangkat kunjungan kerja ke luar negeri

Baca Selengkapnya