Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Mesir selidiki kekayaan keluarga Mursi

Pemerintah Mesir selidiki kekayaan keluarga Mursi Muhammad Mursi. ©Reuters

Merdeka.com - Pemerintah Mesir dua hari lalu dikabarkan mulai menyelidiki kekayaan keluarga mantan Presiden Muhammad Mursi dan aset-asetnya.

Jaksa penuntut umum Mesir membuka penyelidikan terhadap kekayaan Mursi setelah ada sebuah laporan yang diajukan oleh ketua asosiasi anti korupsi Mesir, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Senin (9/9), mengutip laporan dari situs Al-Ahram.

Laporan itu menuduh Mursi telah mengambil keuntungan saat dirinya berkuasa dan menyia-nyiakan uang sekitar Rp 3,1 triliun selama kampanye pemilihan umum Mesir.

Komite ini diharapkan menyerahkan sebuah laporan dalam beberapa hari mendatang. Komite ini dibentuk oleh Otoritas Pendapatan Terlarang Mesir, Otoritas Penyelidikan Dana Publik, dan otoritas Kontrol Administratif.

Menurut seorang sumber pengadilan tidak disebutkan namanya mengatakan kepada situs Al-Ahram bahwa laporan itu nantinya akan menyelidiki inventaris semua properti, termasuk tanah dan kompleks perumahan milik Mursi, serta milik istri dan anak-anaknya di semua kegubernuran di Mesir.

Rekening bank milik keluarga Mursi serta saham-saham di pasar bursa, jika memang ada, nantinya juga akan diperiksa.

Kejaksaan Mesir membekukan aset dari 14 tokoh terkemuka Ikhwanul Muslimin, termasuk pemimpin spiritual Muhammad Badie serta pengusaha kuat dan Wakil Ketua Khairat el-Shater pada Juli lalu, sebagai bagian dari penyelidikan adanya dugaan menghasut kekerasan dalam aksi protes Ikhwanul Muslimin.

Kejaksaan Mesir menyebut Mursi, yang digulingkan dari kekuasaannya pada 3 Juli lalu melalui kudeta militer, akan menghadapi sidang awal bulan ini atas tuduhan menghasut kekerasan.

Mursi juga sedang diselidiki atas pelarian dirinya dari penjara selama pemberontakan melawan mantan Presiden Husni Mubarak pada 2011 lalu. Dia juga dituduh melakukan pembunuhan serta berkomplot dengan kelompok Palestina Hamas saat pelariannya dari penjara, meskipun tidak ada tuduhan terkait masalah itu.

(mdk/fas)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Tersangka Peragakan 41 Adegan Pembunuhan Pengusaha Roti dan Anaknya di Maros, Istri Korban Histeris

Tersangka Peragakan 41 Adegan Pembunuhan Pengusaha Roti dan Anaknya di Maros, Istri Korban Histeris

Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan terhadap pengusaha roti Makmur (52) dan anaknya Abdillah Makmur (27) di Maros, Selasa (19/12).

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bukannya Melindungi Masyarakat, Dua Polisi di Garut Malah Jadi Otak Penculikan dan Pencurian

Bukannya Melindungi Masyarakat, Dua Polisi di Garut Malah Jadi Otak Penculikan dan Pencurian

Kepolisian Resor Garut menangkap enam pelaku pencurian dan penculikan terhadap salah seorang warga

Baca Selengkapnya
Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp60 Miliar, Kejari Periksa Ketua KONI dan Mantan Kadispora Makassar

Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp60 Miliar, Kejari Periksa Ketua KONI dan Mantan Kadispora Makassar

Setidaknya anggaran sekira Rp60 miliar diselidiki Kejari Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya