Merdeka.com - Kekuatan rakyat bisa jadi sangat mengerikan jika dirasa pemerintah tidak lagi bisa menjalankan negara sesuai kehendak mereka. Ini yang tengah terjadi di Thailand. Gejolak besar-besaran lantaran rancangan undang-undang amnesti alias pengampunan pada mereka bermasalah di ranah politik membuat warga Negeri Gajah Putih meradang.

RUU ini memungkinkan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra tengah bermasalah dalam kasus korupsi besar dan ketidak sopanannya pada pemerintahan monarki Raja Bhumibol Aduyadej bisa kembali ke negara itu dan melenggang tanpa pertanggungjawaban. Ini jelas membuat mereka tidak menyukai Thaksin gerah.

Tak hanya Thaksin, RUU ini juga mengampuni mereka yang bertanggung jawab atas intervensi militer selama protes tiga tahun lalu menyebabkan lebih dari 90 orang tewas, seperti dilansir stasiun televisi Russia Today (26/11).

Thaksin dipercaya masih menggerogoti hukum di Thailand serta membuat pelbagai aturan yang pro pada kepentingannya. Apalagi pemerintahan sekarang dipegang tampuk oleh sang adik Yingluck membuat Thaksin masih bisa menancapkan kuku-kukunya di banyak sektor penting negara itu.

Arah unjuk rasa besar-besaran ini kembali mampu ditebak saat pemerintah gerah mereka bakal langsung mengincar oposisi sebagai paling bertanggung jawab dan bukannya intropeksi diri. Menurut situs asiaone.com (26/11), pengadilan Thailand telah sepakat dan menyetujui surat perintah penangkapan pemimpin oposisi Suthep Thaugsuban memimpin 100 ribu massa dan menduduki beberapa kantor kementerian.

"Kami mengajukan sebuah surat perintah penangkapan terhadap Suthep dan pengadilan pidana menyetujuinya," kata Kolonel Sunthorn Kongklam dari kantor polisi Distrik Bang Sue, di Ibu Kota Bangkok. Kepolisian juga menyerukan agar Suthep menyerah. Namun gertakan ini bukan sebuah langkah menghalangi Suthep dan mereka penentang Yingluck untuk kembali mengerahkan massa lebih besar lagi. Bahkan Suthep bersumpah menduduki semua kantor kementerian dan mengepung bangunan pemerintah lainnya.