Merdeka.com - Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas bersiap menuntut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meningkatkan status keanggotaan negara itu. Hal ini merupakan peringatan bagi Israel yang terus menunda upaya negosiasi damai kedua negara.

Harian Haaretz melaporkan, Senin (9/4), peringatan itu diucapkan saat Abbas menemui delegasi Israel di Ibu Kota Yerusalem, Palestina. Abbas sekaligus menitipkan surat kepada Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad yang akan menemui petinggi Israel seminggu lagi. Surat itu berisi tuntutan agar perundingan damai segera dilakukan, maksimal sebulan ke depan.

Abbas mengajukan permohonan serupa tahun lalu. Namun banyak pihak meyakini itu sekadar manuver politik untuk menyaingi popularitas Hamas yang meningkat pascapertukaran tahanan dengan Israel.

Perundingan kedua negara mandek sejak dua tahun terakhir karena Israel meminta Palestina berunding tanpa syarat. Sebaliknya, pemerintahan Abbas mendesak pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dihentikan sebagai syarat mutlak berdamai.

Palestina selama ini hanya sebagai pemantau di forum-forum PBB. Amerika Serikat meminta negara yang dijajah Israel itu menangguhkan permohonan keanggotaan penuh ke Majelis Umum sampai pemilihan presiden usai. Alasannya, Negeri Paman Sam itu belum bisa fokus memantau perkembangan konflik Israel dan Palestina dalam masa kampanye saat ini.

Pihak Palestina menolak usulan Amerika. "Selain surat itu, kami juga tidak segan mempercepat proses permohonan peningkatan status keanggotaan PBB tanpa harus menunggu pemilihan presiden Amerika Serikat," ujar Abbas.

Bila permintaan Palestina dipenuhi dan tidak ada veto, otomatis negara mayoritas muslim itu menjadi bangsa berdaulat yang bakal memicu sengketa wilayah baru. Israel dipastikan menghindari kemungkinan itu karena akan terjadi ketegangan di kawasan Yerusalem yang jadi rebutan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menurut sumber Haaretz, sedang memerintahkan pejabat kementerian luar negeri Yitzhak Molcho mempelajari isi surat serta ancaman Abbas.

Awal tahun lalu, beberapa negara sempat mempertemukan kedua negara yang terus bertikai itu di Kota Jenewa, Swiss. Perundingan gagal karena kedua pihak bersikeras dengan posisi politik masing-masing.