Merdeka.com - Koalisi oposisi Mesir menolak berdialog dengan Presiden Muhammad Mursi. Mereka menilai cara ini hanya untuk meredakan protes dan mempercepat konstitusi baru bakal melanggengkan kekuasaan pemerintahan Mursi.

Stasiun televisi al Arabiya melaporkan, Jumat (7/12), Front Nasional Pembebasan rakyat Mesir mengatakan tidak akan duduk bersama dengan presiden yang dijadwalkan besok. Koordinasi Komite terdiri dari kelompok anti-Mursi bakal terus berdemonstrasi di Ibu Kota Kairo setelah salat Jumat. Aksi ini menjadi peringatan akhir agar presiden Ikhwanul Muslimin itu membatalkan deklarasi konstitusi baru.

Mursi mengajukan dialog dengan oposisi untuk merundingkan undang-undang dasar dan membentuk parlemen baru jika konstitusi dia ajukan ditolak. "Saya memanggil untuk mengadakan dialog produktif kepada semua tokoh, pemimpin partai politik, kaum pemuda, dan para pengacara senior untuk bertemu Sabtu ini," kata Mursi dalam pidato disiarkan televisi secara nasional, seperti dilansir situs itv.com.

Mursi mengatakan pertemuan itu akan membicarakan nasib Dewan Syura setelah Majelis Rakyat dibubarkan Juni. Majelis Rakyat memainkan peran penting dalam parlemen Mesir dibanding Dewan Syura sebab membuat rancangan undang-undang. Dia menjelaskan rencana untuk mengadakan referendum dilakukan pada 15 Desember mendatang.

Namun referendum nampaknya bakal menemui kendala lantaran asosiasi hakim dan oposisi berencana memboikot ini. Langkah Mahkamah Agung dan perkumpulan hakim itu merupakan bentuk perlawanan badan yudikatif terhadap Presiden Muhammad Mursi yang pekan lalu memperluas kekuasaannya hingga ke badan yudikatif.

Ribuan orang unjuk rasa atas perluasan kekuasaan ini. Demo bahkan sudah mengarah ke istana presiden dan beberapa markas Ikhwanul Muslimin menjadi target pengrusakan. Tujuh orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa anti-Mursi dan pendukung dia serta aparat keamanan.

Melihat kondisi demikian Mursi mengatakan krisis politik dipicu oleh langkah dia memperluas kekuasaannya tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Dia menyebut hal ini dapat diselesaikan dengan cara dialog. "Kami memang menghargai kebebasan bicara tapi kami tidak mengizinkan pembunuhan dan sabotase turut serta," ujarnya.