Myanmar izinkan media swasta terbit
Merdeka.com - p>Surat kabar milik swasta hari ini diperbolehkan beredar di Myanmar untuk pertama kalinya setelah hampir 50 tahun dilarang di negara itu. Hal ini menjadi tonggak sejarah perjalanan Myanmar selepas pemerintahan militer yang otoriter.
Situs bbc.co.uk melaporkan, Senin (1/4), meskipun 16 surat kabar sejauh ini telah diberikan izin, namun hanya empat di antaranya yang baru siap terbit hari ini. Wartawan di Myanmar sebelumnya menghadapi beberapa pembatasan paling keras di seluruh dunia.
Selain itu, wartawan di Myanmar kerap mengalami pengawasan dan penyadapan telepon serta sering mendapat siksaan atau dipenjara. Setiap surat kabar yang melanggar aturan juga harus ditutup.
Surat kabar swasta berbahasa Myanmar, Inggris, India dan Cina, yang sebelumnya beredar saat masih di bawah koloni Inggris, terpaksa harus tutup di bawah pemerintahan militer yang berkuasa pada 1964.
Namun, saat ini kontrol terhadap media mulai melonggar sebagai bagian dari program reformasi yang diluncurkan pemerintahan Presiden Thein Sein yang menjabat pada 2011.
Pada Agustus tahun lalu pemerintah Myanmar menyatakan kepada wartawan agar mereka tidak lagi harus menyerahkan tulisan mereka secara rutin ke lembaga sensor negara sebelum dipublikasikan. Desember tahun lalu pemerintah Myanmar akhirnya mengumumkan bahwa surat kabar swasta diperbolehkan terbit pada hari ini.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaKaesang berharap pers Indonesia semakin independen dalam mengedukasi masyarakat dengan beragam pemberitaan.
Baca SelengkapnyaAwalnya, Bella merupakan seorang pekerja biasa, kemudian terbesit di hatinya ingin mendapatkan penghasilan tambahan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mbak War permah dibuat nyaris bangkrut oleh orang yang iri. Mirisnya, hal itu dilakukan oleh orang terdekatnya.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca SelengkapnyaSisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca SelengkapnyaMelalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca SelengkapnyaMedia asing mulai mengulas sejumlah nama yang akan menjadi menteri keuangan pengganti Sri Mulyani di kabinet berikutnya.
Baca SelengkapnyaPria berdarah Batak ini sudah malang melintang di dunia sastra maupun jurnalistik yang menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Baca Selengkapnya