Merdeka.com - Presiden Mesir Muhammad Mursi membuat gebrakan baru dengan kebijakan melindungi pekerja media. Dia kemarin mengesahkan beleid melarang polisi dan jaksa menahan wartawan saat terlibat kasus.

Juru bicara presiden Yasser Ali menyatakan kebijakan ini adalah produk politik pertama Mursi setelah mengambil kendali legislatif dari kubu militer bulan lalu. "Dengan hak legislatifnya, Presiden Mursi melarang penahanan sementara bagi setiap wartawan sedang menjalani penyidikan atas kasus apapun," kata Ali di Ibu Kota Kairo, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Jumat (24/8).

Kebijakan Mursi ini merupakan respon atas kritik pihak sosialis dan reformis ketika dua wartawan ditahan pekan lalu karena dianggap menghina presiden. Salah satu jurnalis saat ini mendekam di penjara adalah Islam Afifi, pemimpin redaksi harian Al-Dostour, media liberal berpengaruh di Negeri Piramida itu. Berdasarkan beleid ini, Afifi dan rekannya bisa bebas sampai sidang lanjutan pada 16 September mendatang.

Mursi dan kelompok pengusungnya, Ikhwanul Muslimin, sempat mendapat banyak serangan dari kubu liberal karena melanjutkan tradisi era Presiden Husni Mubarak, yaitu mengganti pemimpin redaksi media pemerintah dengan orang-orang pilihannya. Tindakan itu dihujat pers liberal, terutama Al-Dostour, sehingga media ini akhirnya berurusan dengan polisi.

Afifi enggan melunak meski Mursi mulai menunjukkan tanda-tanda mendukung kebebasan pers. "Kriminalisasi terhadap saya adalah ujian sebenarnya bagi kebebasan berpendapat di negara ini, setiap pejabat sudah seharusnya mendukung langkah melawan setiap upaya pembungkaman pers," kata dia.

Undang-undang penghinaan pejabat negara adalah pasal karet dimunculkan oleh rezim Mubarak. Sebelum revolusi pecah di Mesir dua tahun lalu, setiap media mengkritik kebijakan pejabat bisa ditutup dan awak redaksinya langsung ditahan sampai sidang berjalan.