Merdeka.com - Presiden sementara Mesir Adli Mansur kemarin menyatakan sebuah referendum untuk menentukan rancangan konstitusi Mesir akan digelar pada 14-15 Januari tahun depan.

"Saya mengajak Anda semua untuk memberikan suara dalam referendum rancangan revisi konstitusi pada tanggal 14 dan 15 Januari," kata Mansur dalam pidatonya, yang turut disertai beberapa pejabat tinggi dan mereka yang menyusun piagam baru itu, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Sabtu (14/12).

Konstitusi baru itu akan menjadi langkah pertama dalam rencana peralihan politik dari pemerintahan dukungan militer Mesir, yang juga harus menyimpulkan penetapan pemilu parlemen dan presiden pada tahun depan.

Mansur memuji revisi rancangan konstitusi itu atas ketentuan-ketentuan yang mencakup mengamankan hak asasi manusia, kebebasan, dan menyeimbangkan kekuasaan.

"Ini adalah sebuah awal yang baik untuk membangun lembaga-lembaga negara yang demokratis dan modern," ujar Mansur.

Pengumuman yang banyak ditunggu-tunggu itu dibuat di hadapan 50 anggota komite penyusun piagam itu, serta para pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Hazem el-Beblawy, para kabinetnya, anggota Dewan Peradilan Tertinggi, dan perwakilan dari Al-Azhar serta Gereja Koptik Mesir.

Konstitusi baru itu disusun setelah pemerintahan sementara yang dibentuk oleh militer menangguhkan piagam sebelumnya, yang ditulis di bawah kepemimpinan mantan Presiden Muhammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin.

Mursi, presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokratis Mesir, digulingkan oleh tentara pada tanggal 3 Juli.

Mengikuti berita itu, Amr Moussa, ketua dari 50 anggota panel, membela dokumen itu. Saat diwawancarai, Moussa mengatakan rancangan Konstitusi menjamin demokrasi dan kebebasan.

"Ini adalah sebuah konstitusi yang menjawab kebutuhan abad ke-21," ucap dia "Konstitusi ini sangat jelas pada demokrasi dan kebebasan."

Kritikan terhadap rancangan konstitusi berpendapat bahwa rancangan itu telah memberikan status khusus bagi militer dengan memungkinkan mereka untuk menyeret warga sipil sebelum pengadilan militer.

Tetapi Moussa membela kekuasaan yang diberikan kepada militer, dan mengatakan warga Mesir harus berdiri di belakang militer.

Rancangan itu juga menghilangkan ketentuan-ketentuan yang terinspirasi Islam, ditulis di dalam konstitusi Mesir, yang disetujui dalam sebuah referendum pada tahun lalu ketika Muhammad Mursi masih menjabat sebagai presiden.