Merkel dan Macron Dituding Pengecut karena Bungkam atas Kasus Jamal Khashoggi
Merdeka.com - Pelapor khusus PBB Agnes Callamard pada Kamis melontarkan kritik tajam kepada Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron karena bungkam atas kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Khashoggi dibunuh tahun lalu di Konsulat Arab Saudi di Istanbul. Diduga pembunuhan tersebut atas perintah putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman (MBS).
"Insiden ini (pembunuhan Khashoggi) menunjukkan kepada kita kepengecutan komunitas internasional," kata Callamard kepada Business Insider, dilansir dari laman Middle East Monitor, Jumat (15/11).
Dia mengkritik sejumlah pemimpin dunia yang alih-alih menjaga jarak dengan Pangeran MBS, namun justru melanjutkan kerjasama dengannya.
"Ketika Donald Trump melakukan ini, itu soal lain. Tapi tak dapat diterima jika pemimpin Eropa seperti Angela Merkel atau Emmanuel Macron juga bergabung dengan parodi ini," jelasnya.
Callamard mengkritik Merkel dan Macron karena menghadiri sesi foto bersama MBS saat pertemuan puncak G20 di Osaka, Jepang pada Juni lalu.
"Merkel dan Macron seharusnya menunjukkan keberanian dan karakter moral, dan tidak ikut dalam sesi foto bersama bin Salman," dia menekankan.
Setelah dibunuh, tubuh Khashoggi dimutilasi dan jasadnya tidak pernah ditemukan.
Dalam sebuah laporan di bulan Mei, Callamard menyimpulkan pembunuhan itu disengaja dan direncanakan, dan menyerukan penyelidikan MBS. Pejabat Saudi menggambarkan insiden itu sebagai operasi jahat yang tidak melibatkan MBS.
Pangeran MBS Buka Suara
Setelah hampir setahun kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi, tiba-tiba Pangeran MBS mengaku bertanggung jawab 'karena peristiwa itu terjadi dalam pengawasannya'. Pernyataan itu disampaikan MBS dalam sebuah tayangan dokumenter PBS yang akan disiarkan.
"Itu (pembunuhan Khashoggi) terjadi dalam pengawasan saya. Saya menanggung semua tanggung jawab karena terjadi di bawah pengawasan saya," kata MBS.
Ketika ditanya mengapa pembunuhan Kashoggi bisa terjadi tanpa dia mengetahui soal itu, Pangeran MBS mengatakan, "Kami punya 20 juta rakyat. Kami punya tiga juta pegawai pemerintah."
"Dan mereka bisa memakai salah satu dari pesawat jet Anda?" tanya Smith dari PBS.
"Saya punya para pejabat, menteri untuk melakukan tugas, dan mereka bertanggung jawab. Mereka punya otoritas untuk melakukan itu," jawab MBS.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Media Asing Terkemuka Sebut Jokowi Akhiri Masa Jabatan dengan Mengecewakan
Dalam editorialnya, The Economist menyorot soal pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Beda Cara SBY dan Jokowi Pilih Menteri dan Susun Kabinet
Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Respons Jokowi: Agak Terkejut, Presiden kok Komentari Soal Debat ya
Anies merasa terkejut mengapa sekaliber presiden mengomentari debat yang diikut oleh para capres.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaGara-Gara Ini, Ahmad Sahroni Kritik Keras Heru Budi sampai Singgung Nama Jokowi
Sejumlah netizen mengaku KJMU milik mereka dicabut secara tiba-tiba
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Anies soal Kritikan Debat: Saya Bicara untuk 3 Capres
Kritikam itu disampaikan agar debat Pilpres 2024 berikutnya berjalan lebih baik.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Jokowi: Kalau Bansos Dikasih di Pinggir Jalan dan di Pasar Langgar Aturan
JK juga minta tidak dilakukan jelang masa pencoblosan yakni 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya