Mereka Bermewah-mewah di Dubai Saat Rakyat Sebangsa Setanah Air Menderita

Merdeka.com - Dalam beberapa pekan terakhir, muncul sejumlah laporan yang mengungkap beberapa mantan pejabat Afghanistan dari pemerintah sebelumnya hidup bermewah-mewahan di luar negeri. Sejak Taliban mengambil alih kekuasan pada Agustus tahun lalu, sejumlah elit dan pejabat dari pemerintah yang didukung Barat kabur ke berbagai negara.

Dalam laporan tersebut diungkapkan ada mantan pejabat Afghanistan yang tinggal di apartemen mewah di Dubai dan vila pinggri pantai di California, Amerika Serikat.

Ini sangat ironis, mengingat puluhan ribu warga Afghanistan yang juga melarikan diri tahun lalu masih tinggal di kamp pengungsi di seluruh dunia. Sedangkan di dalam negeri, jutaan warga Afghanistan kelaparan.

Pekan lalu, lebih dari 1.000 orang tewas dan 10.000 rumah hancur setelah gempa dahsyat mengguncang Provinsi Paktika di Afghanistan timur.

Menurut laporan Wall Street Journal, sejumlah mantan pejabat Afghanistan, termasuk para ajudan mantan Presiden Ashraf Ghani, menghabiskan uang jutaan dolar untuk membeli properti di Dubai dan AS tahun lalu.

Dikutip dari Al Jazeera, organisasi pemantau AS mengatakan awal bulan ini, jutaan dolar hilang dari istana presiden Afghanistan dan Direktorat Keamanan Nasional saat Taliban mengambil alih Kabul tahun lalu.

Ghani tinggal di hotel bintang lima St Regis di Abu Dhabi setelah meninggalkan Afghanistan. Sekarang dia tinggal di Uni Emirat Arab (UEA).

Korupsi dan penyelewengan

Laporan terkait korupsi di dalam pemerintahan Afghanistan dan penyelewengan dana menyoroti bagaimana rakyat Afghanistan - baik pengungsi maupun mereka yang masih berada di dalam negeri - dihancurkan para pemimpin mereka.

"Saya mengabdikan tahun-tahun terbaik dalam kehidupan saya untuk membangun kembali negara ini, mendidik generasi pemikir yang akan datang. Dan sekarang saya di sini, rapuh dan bahkan tidak bisa membantu keluarga saya, sementara mereka yang tidak melakukan apapun untuk negara ini hidup nyaman," kata Mina, seorang profesor universitas yang hanya ingin diidentifikasi dengan satu nama.

Mina bekerja selama lebih dari 10 tahun, sebagai profesor yang dihormati dan lantang menyuarakan hak-hak perempuan di Afghanistan. Nama kampus tempat dia mengajar tidak disebutkan karena alasan keamanan.

Pembatasan Taliban terhadap gerak perempuan sangat berdampak pada pekerjaannya. Banyak jam mengajarnya dibatalkan, dia tidak digaji berbulan-bulan, dan dia menghadapi pelecehan dari anggota Taliban karena keluar tanpa didampingi mahram.

Krisis keuangan di negara itu turut dirasakan keluarganya. Sebagai tulang punggung utama keluarganya, Mina berjuang memenuhi kebutuhannya dengan gaji yang semakin berkurang dan tersendat, sementara harga barang-barang melonjak.

Dalam 10 bulan terakhir, dia hanya menerima gaji dua kali dan gaji yang diterima kurang dari setengah dari jumlah utangnya.

"Setahun lalu, harga minyak goreng 50 Afs (Afghani) per kilo (sekitar Rp 8.500), dan sekarang lebih dari 150 Afs. Sekantong tepung 1.600 Afs (Rp 272.000), tapi sekarang lebih dari 4.000 Afs (Rp 767.000). Saya belum digaji selama berbulan-bulan dan meminjam uang untuk menafkahi keluarga saya (orang tua dan adik perempuannya)," ujarnya.

Dia mengatakan orang-orang tidak akan memberikan dia pinjaman lagi dan hampir setiap hari Mina membagi makanan apa pun yang diperoleh menjadi dua bagian atau lebih agar bisa dimakan lagi nanti.

"Kami kelaparan dan saya merasa sangat tidak berdaya, khususnya ketika saya melihat mereka yang meninggalkan kami dalam situasi ini hidup nyaman," ujarnya.

Penderitaan pengungsi

Tidak hanya warga Afghanistan di dalam negeri yang hidup dalam penderitaan, tapi mereka yang juga melarikan diri tahun lalu.

Dr Kamaluddin Koshan (34) seorang jurnalis asal Kabul ketika Taliban mengambil alih kekuasaan dan kemudian beralih menjadi dokter. Dulu dia menjabat sebagai manajer regional North Zone of Khaama Press, media ternama di Afghanistan.

Saat ini dia tinggal sebagai pengungsi Pakistan yang hidupnya bergantung sedekah dan amal. Dia tinggal di sebuah kamar kecil bersama istri dan tiga anaknya yang berusia di bawah delapan tahun.

Menurut laporan Uni Eropa pada Mei, ada 3 juta lebih orang Afghanistan tinggal di Pakistan, di mana 775.000 tidak memiliki dokumen atau izin dan sebagian besar mereka hidup dalam kondisi menyedihkan di permukiman ilegal. Sebagian besar mereka melarikan diri dari negaranya karena konflik selama empat dekade terakhir.

Ketika tabungannya semakin menipis, keluarga Koshan berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

"Saya tidak punya pendapatan untuk membayar sewa, listrik, atau gas. Makanan juga langka, dan ada hari-hari di mana kami tidur dengan perut lapar. Kadang-kadang anak-anak saya meminya buah-buahan dan saya tidak mampu membelikan mereka," jelasnya dengan suara parau.

"Bahkan anak-anak saya tidak sekolah selama berbulan-bulan karena saya tidak mampu membayar uang sekolah mereka. Setiap hari mereka tidak sekolah, masa depan mereka dipertaruhkan."

Walaupun ancaman Taliban membuat Koshan melarikan diri, dia juga menyalahkan pejabat Afghanistan yang korup atas penderitaannya.

"Mereka (pejabat korup) menjarah segala milik negara selama 20 tahun. Mereka saling tunjuk satu sama lain untuk posisi-posisi penting, dan kemudian saling memberi keuntungan satu sama lain," ujarnya dengan amarah.

"Ada begitu banyak nepotisme dan diskriminasi di antara para elit, dan sama sekali tidak ada rasa loyalitas terhadap Afghanistan."

Korupsi telah mewabah

"Korupsi di Afghanistan tidak hanya masalah peradilan pidana. Korupsi sistemik di Afghanistan lebih dari itu, ancaman bagi seluruh misi AS dan usaha internasional di Afghanistan," jelas Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR), John F Sopko.

Sopko memperingatkan pemerintah Afghanistan serius menangani korupsi jika ingin membawa kedamaian bagi rakyatnya.

Lebih dari 22 juta Afghanistan menghadapi kerentanan pangan, menurut Program Pangan Dunia PBB.

Mantan Menteri Keuangan Afghanistan, Khalid Payenda yang disebut dalam laporan Wall Street Journal memiliki properti di AS, membantah tuduhan tersebut.

Dia membagikan catatan keuangan dan sumber-sumber asetnya di Twitter.

Payenda, yang membocorkan beberapa dugaan korupsi pemerintah Afghanistan, mengatakan masalah korupsi Afghanistan sangat dikenal luas dan bahkan dieksploitasi oleh banyak jaringan dan pemangku kepentingan.

"Korupsi telah mewabah, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di semua cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif," jelasnya kepada Al Jazeera.