Marty desak Myanmar akui etnis Rohingya

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa hari ini mendesak pemerintah Myanmar segera mengakui etnis Rohingya sebagai warga mereka.

Di menambahkan pemerintah bakal terus mengikuti perkembangan konflik antar etnis di Provinsi Arakan, Myanmar. "Kami juga mendesak agar pemerintah Myanmar menjunjung tinggi praktek hak asasi," kata Marty di Jakarta, Jumat (10/8).

Menurut Marty, dia sudah beberapa kali bertemu menteri luar negeri Turki dan mereka memiliki pandangan serupa soal Rohingya. "Intinya kami ingin konflik itu segera diakhiri dan etnis Rohingya mendapat tempat di Myanmar," ujar Marty.

Kerusuhan antara etnis minoritas muslim Rohingya dan Rakhai beragama Buddha pecah Juni lalu di Negara Bagian Rakhine, barat Myanmar. Hal itu dipicu selentingan tiga pria Rohingya memperkosa gadis Buddha dua bulan sebelumnya. Warga dari etnis mayoritas mengamuk dan menyerang perkampungan minoritas muslim itu.

Penduduk mayoritas makin terpancing emosi lantaran permasalahan Rohingya sudah berlarut-larut tidak terselesaikan. Setelah kudeta militer pada 1952, pemerintah Myanmar sampai saat ini enggan mengakui etnis minoritas itu sebagai warga mereka. Orang Rohingya dianggap pendatang ilegal dari Bangladesh. Tetapi Dhaka menampik tudingan dan lepas tangan soal kaum terbuang itu.

Berdasarkan catatan pemerintah Myanmar, sejak insiden kekerasan pertama kali terjadi, sebanyak 78 warga Rohingya tewas serta 90 ribu penduduk minoritas itu kehilangan rumah dan harus hidup di penampungan. Dari data tidak resmi, korban terbunuh hampir pasti mencapai 650 jiwa. Beberapa sumber bahkan menyebut ribuan muslim Rohingya meninggal selama dua bulan terakhir.

Sampai saat ini belum jelas apa pemicu kerusuhan di Kota Arakan antara etnis Rohingya dan Rakhai. Menurut PBB, saat ini ada sekitar 800 ribu pengungsi Rohingya di Myanmar. Selain masalah pengakuan kewarganegaraan, kesenjangan ekonomi dan sosial serta perbedaan perlakuan ditengarai makin membangkitkan konflik antar suku.

Pertumpahan darah itu membayangi proses reformasi politik oleh Presiden Thein Sein, termasuk membebaskan ratusan tahanan politik. Selain itu, sikap tokoh oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, mulai dipertanyakan oleh banyak pihak terkait kemelut etnis Rohingya.

Lembaga nirlaba Human Rights Watch berbasis di Kota New York, Amerika Serikat, menuding tentara Myanmar terlibat dalam pembunuhan etnis Rohingya. Selain itu, mereka dianggap melakukan pemerkosaan dan hanya diam saat suku Rakhai menyerang muslim Rohingya.

Maka dari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggolongkan orang Rohingya sebagai etnis minoritas paling tertindas di dunia. (mdk/fas)