Merdeka.com - Malaysia boleh bangga terhadap kemapanan ekonomi mereka. Salah satu simbol kejayaan mereka, Menara Petronas, masih berdiri angkuh di sana. Buat sebagian orang sebenarnya itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Mereka menampilkan wajah manis saat tampil di dalam berbagai iklan promosi pariwisata bertajuk, "Truly Asia". Tidak jauh berbeda kala mereka menjamu para pembalap Formula 1 saling salip di Litar Sepang.

Namun, ada satu kemelut dalam masyarakat mereka tidak bisa dipungkiri. Pemerintah negeri jiran itu ternyata mempraktekkan pembedaan etnis secara tajam. Bangsa Melayu bersikap rasis dan diskriminatif terhadap etnis lainnya, yakni China dan India. Ternyata sikap itu sudah dipelihara kaum bumiputera, julukan Malaysia bagi ras melayu, sejak lama.

Jauh sebelum Malaysia merdeka, gesekan antaretnis kerap terjadi. Alasannya adalah bangsa China menguasai semua sektor perekonomian. Etnis Melayu kerap kalah saing dengan para pendatang itu. Apalagi saat penjajah Inggris mulai mengeruk potensi sumber daya alam di sana, utamanya karet, timah, dan emas sejak abad 19.

Bangsa Melayu tidak mampu bersaing dengan pendatang asal China lantaran etos kerja mereka buruk alias malas. Mereka kalah disiplin dan tidak bekerja sekeras para pendatang. 

Nasib para pendatang asal India lebih sulit lagi lantaran mereka hanya mampu bekerja sebagai buruh rendahan di berbagai perkebunan karet. Ditambah lagi pelapisan sosial mereka menganut sistem kasta dan memiliki bahasa berbeda, sehingga menyulitkan mereka buat bersaing dan melebur ke dalam masyarakat.

Namun, penjajah Inggris rupanya masih berbaik hati dengan menempatkan bangsa Melayu sebagai abdi negara, yakni menjadi pegawai catatan sipil. Tidak hanya itu mereka pun memiliki kesatuan militer dan hanya etnis Melayu boleh menjadi polisi. Di bidang pendidikan, penjajah membantu mereka dengan mendirikan sekolah khusus Melayu. Mungkin lantaran hal itu mereka jadi besar kepala.

Segera setelah Jepang angkat kaki dari negeri itu dan warga Melayu mendapat hadiah kemerdekaan dari Inggris pada Agustus 1957, praktik rasialisme dan diskriminasi makin hebat. Apalagi setelah  etnis melayu berani buka suara. Tokoh seperti Datuk Onn bin Jaafar, pendiri Organisasi Nasional Persatuan Malaysia (UMNO) ingin bangsa Melayu mendominasi. Sementara kalangan Tionghoa berharap mereka juga bisa hidup setara, seperti dikutip dari buku History of Malaya karangan Leonard Y. Andaya dan Barbara Watson Andaya.

Malaysia lebih saklek lagi mempraktekkan rasialisme dan diskriminasi lewat Pasal 153 Undang-Undang Malaysia. Pasal terdiri dari 10 ayat itu isi ayat pertamanya adalah, "Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) bertanggung jawab menjaga posisi penting bangsa Melayu dan pribumi dari salah satu Negara Bagian Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah dari masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan pasal ini."

Pasal 153 itu telah dikritik sejak lama dan dianggap menjadi landasan hukum agar orang Melayu bisa berlaku rasis dan diskriminatif terhadap etnis lain. Lebih mengerikan lagi adalah sikap pembedaan itu tidak kenal batas dan waktu. Bentuk nyata dari pemberlakuan pasal itu terlihat di bidang ekonomi. Bumiputera bisa mendapat potongan harga dalam membeli rumah, mobil, dan benda lainnya sementara etnis lain tidak.

Atas dasar pasal 153 pemerintah Malaysia tidak sembarangan memberi kewarganegaraan terhadap etnis China dan India. Mereka bakal diberi kartu penduduk jika tunduk terhadap peraturan dan menerima semua persyaratan.

Politisi Singapura, Lee Kuan Yew, adalah tokoh paling lantang menentang kebijakan berbau rasialis dan diskriminatif itu. Tidak ketinggalan pentolan oposisi, Anwar Ibrahim, secara tegas tidak setuju dengan pasal itu dan meminta semua produk turunannya dihapus.

Pada Maret 2009, Datuk Nik Aziz Nik Mat, pemimpin spiritual Partai Islam Pan-Malaya, mengatakan istilah bumiputera dipakai selama ini mencerminkan sikap rasis pemerintah dan menjadi pembenaran buat mencegah etnis lain ikut serta dalam pemerintahan. Lebih tegas lagi pernyataan politisi Partai Aksi Demokrasi, Dr. Boo Cheng Hau, yakni mensejajarkan praktik bumiputeraisme dengan politik apartheid, seperti dikutip dari www.wikipedia.org.

Meski akhir-akhir ini pemerintah Malaysia dalam beberapa sektor menyerap tenaga kerja non-bumiputera, tapi dianggap hanya mencari dukungan sesaat menjelang pemilihan umum tahun ini. Entah sampai kapan bumiputera bisa hidup nyaman di negeri Melayu sementara lainnya harus tertindas.