Malaysia bahas rencana penerapan hukum rajam dan potong tangan

Merdeka.com - Abdul Ahdi Awang, presiden dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS) mengajukan usulan penerapan hukum Islam 'hudud' di Negeri Jiran. Usulan ini akan dibahas pada Oktober nanti di parlemen dan jika disetujui maka aturan itu akan membuat Malaysia menerapkan hukuman seperti rajam dan potong tangan.

Stasiun televisi CNN melaporkan, Selasa (31/5), usulan penerapan hukuman hudud ini mendapat dukungan dari Organisasi Bangsa Melayu Bersatu (UMNO), partai berkuasa di Malaysia saat ini dengan koalisi Barisan Nasionalnya.

Perdana Menteri Najib Razak sudah berupaya menekan gejolak di tengah masyarakat mengenai rencana penerapan hukuman Islam ini dengan mengatakan usulan itu tidak akan berujung pada penerapan hukuman hudud.

"Saya ingin menyatakan, ini tidak akan menjadi penerapan hukuman hudud. Ini hanya memperkeras hukuman. Dari enam kali cambukan menjadi lebih banyak lagi," kata dia dalam wawancara dengan media lokal.

Unsur non-muslim di koalisi Barisan Nasional menyesalkan rencana penerapan hukuman hudud ini. S, Subramaniam, anggota partai Kongres India Malaysia (MIC) mengatakan aturan ini tidak sesuai dengan konsitusi federal.

"MIC menilai usulan ini tidak sejalan dengan konstitusi federal yang melindungi hak kesetaraan warga Malaysia di depan hukum," kata dia.

Menteri Transportasi Liow Tiong Lai dan Menteri dari Depratemen Perdana Menteri Mah Siew Keong, keduanya non-muslim, sudah mengancam akan mengundurkan diri jika usulan ini disetujui parlemen.