Merdeka.com - Misi pencarian fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemarin menyerukan embargo penjualan senjata ke Myanmar dan target pemberlakuan sanksi dagang pada bisnis yang memiliki hubungan dengan militer setelah ada temuan mereka terlibat mendanai pelanggaran hak asasi manusia.

Penyelidik PBB merinci bagaimana bisnis dijalankan militer Myanmar, juga disebut sebagai Tatmadaw, terlibat dalam sejumlah kekerasan dan dukungan finansial dalam operasi militer seperti pengusiran muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar dalam apa yang disebut sebagai 'genosida'.

"Pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis-bisnis militer ini memperkuat otonomi Tatmadaw dari pengawasan sipil dan memberikan dukungan keuangan untuk operasi Tatmadaw dengan beragam pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional," jelas Marzuki Darusman, pengacara hak asasi manusia Indonesia yang memimpin misi pencarian fakta dalam sebuah pernyataan, dilansir dari laman Alaraby, Selasa (6/8).

Israel diidentifikasi sebagai satu dari tujuh negara yang menjual senjata ke Myanmar sejak 2017.

Laporan itu menyampaikan, perusahaan milik negara Israel Aerospace Industries setuju menyediakan empat kapal penyerang cepat Super-Dvora Mk III kepada Angkatan Laut Myanmar, dimana dua di antaranya dikirimkan pada April 2017. Perusahaan swasta Israel, TAR Ideal Concepts, juga disebutkan dalam laporan itu.

"

Israel secara khusus mengizinkan transfer senjata yang dicakup oleh ATT [Perjanjian Perdagangan Senjata] pada saat negara itu mengetahui, atau seharusnya memiliki pengetahuan, bahwa senjata akan digunakan untuk melakukan kejahatan berat di bawah hukum internasional," jelas laporan tersebut.

Laporan itu mendesak PBB dan negara-negara anggota untuk segera menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh militer dan menyarankan melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang tidak berafiliasi dengan militer.

Watchdog Global Witness menyebut laporan itu seruan lantang.

"Pemerintah global dan perusahaan yang menemukan diri mereka terhubung dengan perusahaan militer tak bisa lagi mengelak," kata pimpinan Watchdog Global Witness, Paul Donowitz.

PBB merilis laporan 444 halaman pada tahun 2018 yang menyebut persekusi militer Myanmar terhadap Mslim Rohingya yang juga disebut sebagai genosida. Awal tahun ini Amnesty International mengecam pemerintah Israel atas penjualan senjata ke negara-negara yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, termasuk Myanmar.

"Perusahaan-perusahaan Israel terus mengekspor senjata ke negara-negara yang secara sistematis melanggar hak asasi manusia," kata laporan Amnesty.

"Seringkali senjata-senjata ini mencapai tujuan mereka setelah serangkaian transaksi, sehingga mengurangi pengawasan internasional dan aturan-aturan Israel itu sendiri."

Israel telah lama dituduh menjual senjata kepada pelanggar hak asasi manusia meskipun ada embargo senjata internasional, termasuk ke Afrika Selatan selama Apartheid, Rwanda selama genosida 1994, dan ke Sudan Selatan selama perang saudara yang brutal.