Merdeka.com - Tahun 2013 bukanlah tahun yang baik bagi Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan . Demonstrasi anti-pemerintah besar-besaran di Lapangan Taksim di Ibu Kota Istanbul pada musim panas lalu adalah sebuah kejutan untuk rezim pemerintahan. Namun sekarang, pemerintah kembali terpukul dengan skandal korupsi terbesar dalam sejarah Turki modern, dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Erdogan berada di pusatnya.

Pada 17 Desember lalu, sekitar 50 orang ditangkap dalam penggerebekan di Istanbul dan Ankara. Penggerebekan ini merupakan pusat penyelidikan terkait kesepakatan minyak dengan negara tetangga Iran. Minyak diduga dibayar melalui saluran ilegal emas karena sanksi PBB terhadap Teheran, seperti dilansir stasiun televisi Deutsche Welle, 26 Desember lalu.

Para terdakwa dikenakan tuduhan pencucian uang, penyuapan dan penipuan. Di antara puluhan terdakwa terdapat dua anak menteri, seorang pengusaha Iran-Turki, dan direktur Halkbank milik negara.

Menurut koran Cumhuriyet, yang dikenal dekat dengan oposisi, salah satu putra Erdogan bisa menjadi target penyelidikan berikutnya terhadap kontrak-kontrak konstruksi dengan beberapa LSM diduga memiliki koneksi ke putra Erdogan, Necmettin Bilal.

Pada Rabu (25/12) tiga menteri yang anak-anaknya terlibat mengundurkan diri. Ketiganya adalah Menteri Ekonomi Zafer Caglayan, Menteri Dalam Negeri Muammar Guler, dan Menteri Lingkungan Hidup Erdogan Bayraktar. Bayraktar mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa dia terdorong untuk mengundurkan diri demi membebaskan pemerintah dari tuduhan-tuduhan.

Pengacara bertanggung jawab untuk menyelidiki skandal korupsi di Istanbul, Muammer Akkas, telah dicopot dari kasus itu setelah tuduhan bocornya informasi ke media. Akkas mengatakan kepada media Turki bahwa pihak berwenang menolak untuk mengatur penangkapan tersangka lebih lanjut seperti yang dia minta. Menurut agen pers, Akkas lebih lanjut mengkritik bahwa dia mendapat tekanan dan meminta komunitas yuridis untuk membela independensi peradilan.

Dalam penampilan publik pertamanya setelah pengunduran diri itu, Perdana Menteri Erdogan mengatakan AKP tidak akan mentolerir korupsi. Sebelumnya, Erdogan menuduh bahwa penuntutan itu merupakan sebuah 'operasi kotor dari aliansi terselubung' baik dari dalam Turki maupun luar negeri. Dia juga menyatakan sebuah 'negara paralel' yang dia tuduh berusaha untuk merusak reputasi pemerintahannya.

Setelah pertemuan dengan Presiden Abdullah Gul pada 25 Desember lalu, Erdoğan kemudian mengumumkan bahwa sepuluh menteri baru telah ditunjuk. Selain tiga menteri yang mengundurkan diri itu, tujuh anggota kabinet dari pemerintahnya juga dirombak, di antaranya Menteri urusan Eropa, Egemen Bagis.

Menurut analis politik, Soli Ozdel, peristiwa itu seakan memperlihatkan sebuah guncangan politik di Turki. Ozdel menekankan meski AKP masih memiliki mayoritas di parlemen dan bahwa Erdogan bisa merombak kabinet pada akhirnya. Tapi dia menunjukkan pentingnya pemilu pada Maret mendatang. "Saya pikir guncangan ini akan bertahan sampai pemilu," ujar dia.

Di balik skandal korupsi, pengamat percaya, ada sebuah perebutan kekuasaan antara dua mantan sekutu politik, yakni gerakan Islam dari Ulama Fethullah Gulen dan partai pimpinan Erdogan, AKP.

Wartawan Ahmet Sik, yang telah menulis sebuah buku tentang gerakan Gulen, berpikir skandal itu bermotif politik, dengan tujuan untuk menjatuhkan Erdogan. Selama bertahun-tahun, ada spekulasi bahwa anggota gerakan Gulen mempertahankan pengaruh tinggi, termasuk dalam jajaran kepolisian dan kejaksaan.

"Setelah pengungkapan skandal korupsi, pemerintah telah menyatakan perang terhadap gerakan Gulen," ujar Ozdel. Banyak politisi penting, diantaranya kepala polisi di Istanbul, dipecat.

Krisis domestik ini ternyata juga memiliki dampak internasional. Perdana Menteri Erdogan menuduh pemerintah asing menjadi tersirat dalam kampanye melawan dirinya. Beberapa duta besar rupanya telah memprovokasi pemerintah.

Pengamat percaya bahwa tuduhan ini kebanyakan ditujukan terhadap Duta Besar Amerika Serikat Francis Ricciardone. Namun, Ricciardone menolak semua tuduhan itu dan menekankan Amerika tidak terlibat dalam penyelidikan.

Menurut Sik, umum bagi pemerintah untuk menjelaskan masalah-masalah hukum dengan teori konspirasi. Ozdel setuju dengan penilaian ini, dan menambahkan bahwa dia melihat reaksi Erdogan sebagai sangat merusak hubungan antara Amerika dan Turki.