Merdeka.com - Kekuasaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap militer AS mulai dibatasi. Hal itu sebagai imbas dari perintah Trump untuk membunuh Mayor Jenderal Qassim Sulaimani. Setelah mengetahui Panglima Garda Revolusi Iran tewas, pemerintah Iran langsung membalas dengan menembakkan puluhan rudal ke arah pangkalan militer AS di Iran.

Tindakan Trump tersebut bisa menimbulkan dampak yang luas, terutama keselamatan warga Amerika Serikat. DPR Amerika Serikat juga khawatir atas serangan dan pembenaran pemerintah dalam mengambil tindakan. Alhasil, kekuasaan Trump terhadap militer AS dibatasi.

DPR AS Batasi Kewenangan Trump Gunakan Kekuatan Militer

DPR Amerika Serikat (AS) menyelenggarakan pemungutan suara untuk menyetujui sebuah solusi bertujuan untuk membatasi kemampuan Presiden Donald Trump untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Iran tanpa persetujuan kongres, di tengah memanasnya tensi dengan Iran.

Hasil pemungutan suara yaitu 224 anggota setuju dan 194 menolak. Anggota DPR Republik; Matt Gaetz, Thomas Massie, dan Francis Rooney melanggar garis partainya dan setuju atas resolusi tersebut. Sementara anggota dari Demokrat yaitu Max Rose, Ben McAdams, Anthony Brindisi, Joe Cunningham, Elaine Luria, Josh Gottheimer, Kendra Horn, dan Stephanie Murphy menolak resolusi tersebut.

Resolusi tersebut disetujui di tingkat DPR dan akan dibawa ke tingkat Senat.

DPR Minta Donald Trump Akhiri Keterlibatan Pasukan AS dengan Iran

DPR Amerika Serikat membatasi kemampuan Donald Trump untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Iran. Hal tersebut sebagai imbas dari aksi balasan Iran ke pangkalan militer AS.

Anggota DPR dari Demokrat, Elissa Slotkin, yang juga mantan analis CIA dan pejabat senior Departemen Pertahanan adalah pendukung resolusi tersebut. Dia menyerukan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri pelibatan pasukan khusus AS dalam permusuhan atau terhadap Iran, kecuali Kongres menyatakan perang atau memberlakukan "otorisasi undang-undang khusus" untuk penggunaan pasukan bersenjata.

Satu pengecualian tambahan yang dijabarkan dalam resolusi tersebut adalah jika penggunaan pasukan bersenjata "diperlukan dan sesuai untuk mempertahankan diri dari serangan bersenjata yang akan segera terjadi terhadap Amerika Serikat." Demikian dikutip dari CNN, Jumat (10/1).

Pemungutan suara tersebut dilakukan sehari setelah Presiden Trump memberi sinyal menurunkan ketegangan dengan Iran.

Perintahkan Bunuh Panglima Revolusi Iran

Pembunuhan Panglima Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Qassim Sulaimani ternyata atas perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Serangan ini terjadi setelah Menteri Pertahanan AS, Mark T Esper mengatakan Amerika akan melancarkan serangan pencegahan kepada pasukan milisi Irak dukungan Iran jika ada tanda-tanda mereka akan menyerang pangkalan militer dan tentara AS.

Qassim Sulaimani tewas dalam sebuah serangan pesawat nirawak (drone) ke Bandara Internasional Baghdad, Jumat (3/1) lalu. Sulaimani, panglima Garda Revolusi Iran (IRGC) dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil panglima Hashd al-Mashabi (PMF), pasukan milisi Irak dukungan Iran, termasuk korban tewas dalam serangan udara Amerika Serikat ini.

Iran Serang Balik Amerika Serikat

Iran langsung bereaksi terhadap putusan Trump yang memerintahkan membunuh Mayor Jenderal Qassim Sulaimani. Puluhan rudal balistik Iran ditembakkan ke arah dua pangkalan militer AS di Irak, yakni Al-Assad dan Irbil. Menurut pihak Iran, 80 orang tewas dalam kejadian ledakan rudal balistik tersebut. Namun Trump mengatakan tidak ada korban dalam serangan rudal tersebut.

Tak hanya meledakkan pangkalan militer AS, Iran juga mengancam akan melangsungkan serangan lanjutan lainnya.