Merdeka.com - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) rupanya belum menjadi pahlawan devisa negara. Uang yang dihasilkan oleh TKI yang ada di luar negeri tidak masuk banyak ke kas negara, padahal ada sekitar enam juta jiwa warga negara Indonesia (WNI) yang jadi TKI.

Hal ini disampaikan oleh kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dalam pembukaan Rapat Koordinasi Perlindungan TKI dan BHI di gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat.

"Ternyata masalah TKI yang ada selama ini selain dari hilir juga ada di hulu. Walaupun modal perlindungan pada WNI naik jadi 80 persen, namun masih harus dilakukan revisi di berbagai pihak. Salah satunya pendanaan," ujar Nusron, Rabu (17/12).

Menurut Nusron, revisi yang dilakukan dalam bidang mekanisme juga penting lantaran saat ini mekanisme pendanaan TKI belum aman dan nyaman. Hal tersebut terjadi karena bank BUMN belum membantu proses pembiayaan.

"TKI yang dikirim keluar sekitar 6 juta TKI namun hanya memberi surplus 4,3 miliar dolar Amerika, sedangkan Filipina yang hanya 1 juta sekian warganya untuk kerja di luar negeri dapat memberi surplus untuk negaranya hingga 29 miliar dolar Amerika," lanjut Nusron.

Dengan diresmikannya e-perlindungan ini, diharapkan WNI terlebih TKI dapat merasa nyaman bekerja di negara orang.