Merdeka.com - Warga muslim etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, China, nampaknya benar-benar dipersulit buat menjalankan ibadah saat Ramadan. Setelah pemerintah memaksa supaya seluruh kedai dan rumah makan di sana tetap buka dan melarang mereka berpuasa bahkan salat, kini mereka sengaja menempatkan kader Partai Komunis China di rumah-rumah warga Uighur buat melakukan doktrinasi, dan mengawasi supaya kaum muslim tidak melakukan ibadah apapun.

Pemerintah Daerah Hetian, Xinjiang, berdalih hal itu sebagai upaya kampanye mendekatkan kader partai komunis dan ideologinya dengan warga. Program itu bertajuk 'Bersama dalam lima hal' digelar sejak 26 Mei hingga 24 Juni. Anggota partai bakal menetap di rumah warga selama 15 hari dan melaporkan seluruh kegiatan kepada atasannya.

Dilansir dari laman RFA, Sabtu (10/6), para kader partai komunis juga bakal berkeliling dari rumah ke rumah melakukan pemeriksaan. Warga yang kedapatan menjalankan buka puasa, sahur, atau salat bakal dihukum keras.

"Kader yang datang beragam. Mereka selalu melarang kami berpuasa atau salat. Kan enggak mungkin kami enggak puasa dan salat," kata seorang warga enggan disebutkan namanya.

Tekanan tak cuma datang dari pengawasan kader partai komunis. Warga Uighur yang pensiunan pemerintah juga dipaksa meneken surat pernyataan tidak bakal berpuasa dan salat ketika mengambil duit tunjangan. Bahkan, kini hal itu diperluas.

"Surat itu isinya sama seperti tahun lalu. Namun, tahun ini kami juga diminta mengawasi keluarga hingga tetangga supaya tidak berpuasa dan salat," kata seorang mantan polisi yang tak mau ditulis namanya.

Seorang anak pegawai negeri sipil yang merupakan muslim Uighur menyatakan dia serba salah saat memasuki Ramadan. Sebab sang ayah dipaksa tidak berpuasa. Sedangkan kakek-neneknya adalah haji dan muslim yang taat, serta selalu mengajarkan dia supaya selalu beribadah terutama berpuasa saat Ramadan.

"Tapi sekarang bapak saya malah menyuruh kakek tidak berpuasa gara-gara dia meneken surat itu," ujar dia.

China sebagai negara komunis mengekang kebebasan beragama warganya. Mereka beralasan hal itu harus dipatuhi karena negara 'bertanggung jawab' terhadap kehidupan rakyatnya.