Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jurnalis internasional sebut Jokowi janji palsu soal kebebasan pers

Jurnalis internasional sebut Jokowi janji palsu soal kebebasan pers Ilustrasi Satu Tahun Jokowi-JK. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Lembaga Reporter Tanpa Batas (RSF) membuat pernyataan tertulis, menyesalkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menunjukkan indikasi tidak pro pada kebebasan pers. Padahal ketika terpilih, Jokowi memberi sinyal akan berpihak pada demokratisasi informasi di Indonesia, khususnya Papua.

Kepala Reporter Tanpa Batas untuk Asia Pasifik, Benjamin Ismail, mengatakan selama setahun terakhir Jokowi gagal memenuhi janji-janjinya di bidang keterbukaan informasi.

"Otoritas keamanan masih sering menekan jurnalis dan janji Jokowi membuka Papua untuk wartawan asing hanyalah ilusi," tulisnya dalam keterangan pers dimuat situs RSF, Selasa (20/10).

RSF menyoroti bahwa harapan Jokowi akan mendukung kebebasan jurnalistik sempat terbersit, ketika tak lama selepas dilantik pada 20 Oktober 2014, dua wartawan Prancis - Valentine Bourrat dan Thomas Dandois - dibebaskan akibat meliput Papua Barat menggunakan visa turis.

Pada 10 Mei lalu, Jokowi pun kembali berjanji membebaskan wartawan asing meliput Papua. Namun baru Maori TV yang diberi izin oleh tentara dan intelijen, dengan topik liputan kehidupan komunitas adat di Papua.

Intimidasi pun kerap diberikan pada fixer atau informan jurnalis asing yang hendak meliput provinsi paling timur Indonesia itu. Awal Oktober, dua orang wartawan lokal di Papua Barat diinterogasi kepolisian. Sebelumnya, Arek Wanimbo, orang yang memandu dua wartawan Prancis sempat ditahan delapan bulan.

Kekerasan terhadap kerja wartawan pun masih terjadi selama setahun Jokowi menjabat. Jurnalis lokal Papua, Abeth You, dari media Tabloid Jubi dipukuli polisi pada 8 Oktober lalu karena meliput unjuk rasa di Jayapura.

Sedangkan dua wartawan Inggris, Rebecca Prosser dan Neil Bonner, diseret ke pengadilan karena merekam reka ulang pembajakan kapal tanker minyak di Selat Malaka.

"Beberapa bulan ke depan kita akan saksikan bersama, apakah posisi Indonesia di era Jokowi bakal anjlok dalam indeks kebebasan pers yang disusun RSF," tulis Benjamin.

(mdk/ard)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Salam 2 Jari  di Jateng, Begini Reaksi Istana

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Salam 2 Jari di Jateng, Begini Reaksi Istana

Momen Jokowi diduga mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan terjadi saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya