Merdeka.com - Junta militer Myanmar menuduh pemimpin sipil Aung San Suu Kyi menerima pembayaran ilegal sebesar Rp 8,5 miliar termasuk emas saat menjabat di pemerintahan, berdasarkan gugatan mantan kepala menteri Yangon, Phyo Mien Thein. Hal ini disampaikan juru bicara junta, Brigjen Zaw Min Tun dalam konferensi pers Kamis (11/3).

“Dia benar-benar mengatakan itu,” ujarnya, dikutip dari The Straits Times, Jumat (12/3).

“Kami telah memverifikasi fakta-fakta itu beberapa kali. Sekarang komite anti korupsi sedang melanjutkan penyelidikan,” lanjutnya.

Zaw Min Tun mengatakan, Presiden Win Myint dan beberapa menteri kabinet juga terlibat korupsi dan presiden telah menekan KPU tak menindaklanjuti laporan militer terkait penyimpangan.

Tuduhan tersebut merupakan yang terkuat oleh militer sejak menggulingkan para pemimpin tertinggi negara itu pada 1 Februari. Suu Kyi dan para pejabat lainnya masih berada dalam tahanan rumah.

Pemilu baru

Brigjen Zaw Min Tun membenarkan seorang pelobi telah dipekerjakan untuk mengatasi kesalahan persepsi internasional dan mengatakan pasukan keamanan didisiplinkan dan hanya menggunakan kekerasan jika diperlukan, meskipun dia mengatakan pemukulan mungkin terjadi karena provokasi.

“Kami akan mengadakan pemilihan dan kami akan menyerahkan (kekuasaan) kepada pihak yang menang,” cetusnya.

“Kami menghormati negara tetangga dan komunitas internasional, tetapi kami akan melanjutkan lima tujuan kami.”

Militer, lanjutnya, juga menghormati dan menghargai kebebasan media dan hanya menangkap jurnalis yang menghasut kerusuhan.

KPU Myanmar yang ditunjuk militer juga telah bertemu dengan sejumlah parpol yang menyarankan untuk mengubah sistem pemilihan negara itu menjadi perwakilan proporsional, menurut komisioner KPU Khin Maung Oo.

Maung Oo mengatakan pihaknya membutuhkan waktu untuk mempelajari gagasan tersebut tetapi tidak dapat memastikan apakah itu akan diadopsi.

“Kami belum memutuskan apa pun, kami masih mempelajari sistemnya,” ujarnya.

Brigjen Zaw Min Tun juga mengumumkan militer Myanmar membantu lebih dari 1.000 warganya yang berada di Malaysia, memfasilitasi kepulangan mereka baru-baru ini.

Dia merujuk pada deportasi massal baru-baru ini yang berusaha dihentikan kelompok HAM karena mengkhawatirkan keselamatan mereka.

Tentara membenarkan kudeta, berdalih bahwa pemilu November, yang dimenangkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi, dinodai kecurangan - sebuah pernyataan yang dibantah KPU.

Brigjen Zaw Min Tun juga menegaskan kembali bahwa militer hanya akan bertugas untuk jangka waktu tertentu sebelum mengadakan pemilihan.

“Kami sedang menuju demokrasi sebenarnya,” ujarnya.

Junta sebelumnya menjanjikan pemilu baru dalam waktu satu tahun, tetapi belum menetapkan tanggal pasti.