Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pertama di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan tetap mempertahankan sikap politik bebas-aktif kepada negara sahabat. Kebijakan itu pertama kali digariskan oleh Presiden ke-1 Soekarno.

"Saya ingin menegaskan, di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan, dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif," kata Jokowi selepas dilantik di Gedung Kura-Kura, Jakarta, Senin (20/10).

Presiden sekaligus mengucapkan terima kasih, atas kehadiran pemimpin negara sahabat dalam upacara pelantikannya. Dia berharap, hubungan baik antara Indonesia dan negara mitra semakin baik ke depan.

"Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat," kata Jokowi.

Pemimpin negara yang hadir pagi ini misalnya Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Brunei Darusalam Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott.

Jokowi, di hadapan pemimpin negara sahabat itu, mengingatkan bahwa aspirasi Indonesia adalah menjadi bangsa kuat di kawasan melalui sikap bebas-aktif.

"Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global."

Sikap bebas-aktif itu sebelumnya sudah pernah diungkit akhir pekan lalu. Jokowi menyampaikan pandangannya mengenai salah satu isu luar negeri penting, yakni sengketa Laut China Selatan. Hal itu terungkap dalam wawancara khususnya dengan Fairfax Media asal Australia.

Konflik itu melibatkan China, Jepang, dan Filipina, sehingga bisa mengganggu stabilitas kawasan. Indonesia berkepentingan agar tercipta perdamaian, tapi tidak ingin membela satu pihak.

"Dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, perairan, sehingga untuk isu Laut China Selatan Indonesia bisa menjadi mediator," ungkap Jokowi.