Jokowi penuhi janji pulangkan 1.428 TKI ilegal di Malaysia
Merdeka.com - Atas instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi, hari ini, Selasa (23/12), pemerintah mulai memulangkan ratusan Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Malaysia.
Realisasi pemulangan para pekerja tanpa dokumen sah itu dilakukan hari ini dan 24 Desember 2014. Gelombang pertama yang diberangkatkan adalah 707 pekerja dari Depo Imigrasi dan Shelter Malaysia.
Melalui keterangan pers diterima merdeka.com, Kemenlu RI meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk pemulangan tersebut. Tujuh unit Hercules akan membawa para TKI ilegal ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Daerah asal para TKI itu meliputi Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, NTT, NTB, dan Sumatera Selatan," tulis Kemenlu.
Kemenlu akan bekerja sama dengan Kemenaker maupun BNP2TKI, mengatur pemulangan lebih lanjut para buruh migran tersebut ke kampung halaman masing-masing.
Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir akan mengawal keberangkatan mereka dari pangkalan udara militer Subang, di Malaysia. Sementara Menlu Retno menerima gelombang pertama sesampainya mereka di Halim.
Dalam pemulangan ini, Menaker Hanif Dhakiri menargetkan 1.428 pekerja pulang. Sementara merujuk data Kemenlu, kurang lebih 2,7 juta warga negara Indonesia ke luar negeri secara ilegal. Adapun total buruh migran asal Tanah Air yang mengadu nasib di negeri orang hingga 2013 sebanyak 6,2 juta jiwa.
Akhir bulan lalu, Presiden Jokowi memerintahkan Kemenaker dan Kemenlu mencari solusi buat memulangkan TKI ilegal yang ingin pulang dari Negeri Jiran.
Perintah itu dia berikan selepas menggelar audiensi dengan para buruh migran. Pemulangan dipilih sebagai solusi, setelah perwakilan TKI mengatakan pada Jokowi penyiapan kualitas SDM sejak di dalam negeri harus diperbaiki. Sehingga para pekerja tak keberatan bila perlu ada moratorium pengiriman TKI antara Indonesia-Malaysia.
"Bicara masalah TKI yang utama masalah perlindungan, seharusnya ada pendidikan kepada TKI dan pada saat crossborder itu ada titik lemah sehingga banyak TKI menyeberang ke Malaysia tanpa dokumen," kata seorang perwakilan TKI bernama Sigit kepada Presiden Jokowi lewat telekonferensi, Minggu (30/11).
Jokowi mengatakan, pemerintah siap memberikan yang terbaik buat para TKI. "Kami ingin memberikan yang terbaik tetapi memang kesulitannya yang ilegal ini. Dalam waktu dekat kami akan carikan solusinya," katanya saat itu.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Pesawat Super Hercules, Heli Serbu & Helikopter Pendeteksi Kapal Selam ke Menhan Prabowo,
Penyerahan tiga alutsista udara ini guna memperkuat pertahanan negara
Baca SelengkapnyaBeras Langka, Jokowi Perintahkan Bapanas Tambah Stok Beras Kemasan 5 Kg
Presiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Ungkap Penyebab Beras Langka dan Harga Melejit
Beras saat ini langka dan harganya sangat melejit.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Jokowi Bagi-Bagi Uang Rp50 Juta dalam Rangka Pensiun
Beredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden
Baca SelengkapnyaSelamat Tinggal Kesan Seram dan Kumuh, Terminal Leuwi Panjang Kini Megah hingga Bikin Jokowi Terpukau
Jokowi rela menghabiskan anggaran hingga Rp70 miliar untuk membenahi Terminal Leuwi Panjang.
Baca SelengkapnyaJokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya