Jaga diplomasi maritim, Indonesia perkuat hubungan dengan Jepang

Merdeka.com - Sebagai negara yang mendorong visi poros maritim dunia, Indonesia telah melakukan upaya diplomasi pada setiap permasalahan maritim. Bahkan, gagasan negara kepulauan yang diusulkan kepada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) pada 1982 silam oleh Indonesia telah diterima dan diadopsi sebagai norma internasional. Kendati demikian, dinamika yang dihadapi semakin kompleks.

"Negara tidak bisa melakukan proses diplomasi sendiri tetapi diperlukan proses komunikasi dengan aktor terkait," kata Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Adriana Elisabeth, pada acara seminar Maritim Diplomasi di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

"Indonesia harus lebih memahami cakupan isu yang menjadi fokus dari diplomasi maritim yakni memperhatikan kepentingan ekonomi dan budaya dalam menjalankan diplomasi maritim," sambungnya.

Sebagai media penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan isu strategis di bidang maritim, pemerintah terus memperkuat diplomasi maritim dengan Jepang, salah satu negara investor terbesar kedua di Indonesia untuk mengatasi permasalahan di bidang tersebut melalui penelitian.

"Indonesia juga harus memperkuat basis kekuatan hubungan regional melalui hubungan bilateral, salah satunya dengan Jepang yang akan melakukan kajian dengan LIPI terkait isu maritim dan keamanan internasional," tutur Adriana.

Adapaun kerja sama maritim antara Jepang dan Indonesia yang dikembangkan melalui jalur bilateral dan multilateral adalah Indonesia-Jepang Maritim Forum. Diharapkan dengan peningkatan kerja sama terdebut diplomasi kedua negara akan terus berlangsung.

"Banyak peluang diplomasi maritim yang bisa mengakomodir kepentingan nasional. Oleh karena itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia harus melihat laut sebagai penghubung bukan pemisah," tuntasnya.