Iran Minta AS Setop Gunakan Kekerasan Bubarkan Unjuk Rasa Kematian George Floyd

Merdeka.com - Pada Senin kemarin, Kementerian Luar Negeri Iran menyerukan agar Washington menghentikan kekerasan terhadap rakyatnya setelah unjuk rasa pecah di seluruh Amerika Serikat atas kematian seorang pria kulit hitam, George Floyd.

"Kepada rakyat Amerika: dunia telah mendengar ungkapan kemarahan kalian terhadap penindasan negara. Dunia berdiri bersama kalian," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi saat konferensi pers di Teheran, dikutip dari Times of Israel, Selasa (2/6).

"Dan kepada pejabat dan polisi Amerika: hentikan kekerasan terhadap rakyat Anda dan biarkan mereka bernapas," lanjutnya.

Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di seluruh Amerika, menuntut dakwaan berat dan pembunuhan tingkat pertama dan menangkap lebih banyak pihak yang terlibat dalam kasus kematian George Floyd, yang meninggal di tangan seorang anggota kepolisian Minneapolis.

Floyd berhenti bernapas setelah diborgol dan ditindih dengan lutut selama hampir 9 menit oleh polisi kulit putih bernama Derek Chauvin.

Chauvin dipecat dan didakwa dengan pembunuhan tingkat tiga pada Jumat, lima hari setelah kematian Floyd.

"Kami sangat menyesali melihat rakyat Amerika, yang secara damai menuntut penghormatan dan tak ada lagi kekerasan, ditindas tanpa pandang bulu dan dihadapkan dengan sepenuhnya kekerasan," kata Mousavi.

Dia juga menuding AS mempraktikkan kekerasan dan perisakan di dalam maupun luar negeri.

Kekerasan unjuk rasa di AS diberitakan secara luas oleh media Iran, khususnya televisi pemerintah, yang baru-baru ini menayangkan program terkait rasisme kelembagaan AS.

Ratusan Pengunjuk Rasa di Iran Tewas

AS juga pernah mengecam Iran saat terjadi unjuk rasa besar-besaran akhir 2019 lalu karena naiknya harga BBM. AS mengatakan lebih dari 1.000 orang terbunuh dalam unjuk rasa berujung rusuh itu.

Amnesty International mengatakan 304 orang terbunuh dalam aksi tersebut, termasuk 12 anak-anak. Namun demikian pemerintah Iran belum menerbitkan angka jumlah kematian dalam bentrokan tersebut.

Iran berulang kali membantah angka kematian yang dipublikasikan media asing dan kelompok pemantau HAM dan menuding mereka berbohong, dan menyerahkan tanggung jawab pelaporan angka kematian kepada sejumlah lembaga pemerintah.

Namun Menteri Dalam Negeri Iran, Abdolreza Rahmani Fazli memperkirakan lebih dari 225 orang tewas, dalam sebuah laporan kantor berita ISNA pada Minggu.

Sebuah kelompok independen pakar HAM PBB mengatakan pada Desember lalu, berdasarkan laporan yang belum terkonfirmasi, lebih dari 400 orang tewas dalam aksi unjuk rasa yang puncaknya pada November tahun lalu.