Merdeka.com - Perdana Menteri Irak, Adil Abdul-Mahdi mengecam pernyataan Donald Trump terkait rencana meningkatkan pangkalan militer AS di Irak yang akan dimanfaatkan untuk mengamati Iran. Abdul Mahdi menegaskan negaranya menolak dimanfaatkan untuk tindakan agresi terhadap negara lain.

"Tidak ada pangkalan militer AS di Irak; tetapi memang ada pelatih yang beroperasi dalam kerangka koalisi internasional. Kami tidak setuju dengan pihak Amerika dan menolak sudut pandang seperti itu," jelasnya dilansir dari laman Press TV, Rabu (6/2).

"Saya tidak akan membiarkan Irak dimanfaatkan negara mana pun melawan (negara) yang lain. Irak seharusnya tidak berada dalam pertempuran antara dua negara," lanjutnya dilansir dari laman Press TV.

Pada Senin, Presiden Irak, Barham Salih membalas komentar Trump. "Konstitusi Irak menolak pemanfaatan Irak sebagai pangkalan untuk menghantam atau menyerang negara tetangga," tegasnya.

"Pasukan AS berada di negara ini secara hukum di bawah perjanjian antara kedua negara, tetapi tindakan apa pun yang diambil di luar kerangka kerja ini tidak dapat diterima. Jangan bebani Irak dengan urusan Anda. AS memang adikuasa, tapi jangan mengejar prioritas kebijakan Anda sendiri, kami ada di sini. Sangat penting bagi Irak memiliki hubungan baik dengan Iran dan negara-negara tetangga lainnya," tegasnya.

Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi CBS pada Minggu, Trump menyoroti pentinnya pangkalan militer di Irak. Menurutnya ini krusial untuk memantau aktivitas Iran.

"Kami menghabiskan banyak dana untuk membangun pangkalan yang luar biasa ini, kami mungkin juga mempertahankannya. Dan salah satu alasan saya ingin mempertahankannya adalah karena saya ingin sedikit memantau Iran," katanya mengacu pada pangkalan udara Ayn al-Asad di Irak barat, yang ia kunjungi selama perjalanan tanpa pemberitahuan Desember lalu.

Ketika ditanya apakah dia berencana untuk menggunakan pasukan AS di Irak untuk "menyerang" Iran, Trump menjawab, "Tidak. Yang ingin saya lakukan adalah bisa mengamati."