Indonesia siap gelar forum antiperdagangan manusia di Bali

Merdeka.com - Konferensi Tingkat Menteri Bali Process yang akan dilakukan di Bali pada 22-23 Maret mendatang akan membahas mengenai masalah penyelundupan manusia, perdagangan orang, imigran gelap dan kejahatan transnasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan ada 13 menteri yang akan hadir dalam konferensi ini.

Kementerian Luar Negeri Indonesia memaparkan, hingga saat ini sudah ada 44 negara anggota Bali process yang mengkonfirmasikan kehadiran mereka dalam Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person And Related Transnational Crime ke VI atau Bali Process (BP). Total negara anggota BP adalah 47 sudah termasuk observer dan organisasi internasional.

"Sampai pagi ini laporan yang kami dapat adalah 44 negara sudah konfirmasi termasuk negara observer dan enam organisasi internasional. Jumlah Menteri yang akan datang adalah 13, delapan Wakil Menteri dan sisanya yang datang adalah Senior Official," kata pria akrab disapa Tata, Kamis (17/3), di gedung Kemlu RI, Jakarta.

Tata mengatakan, saat ini proses persiapan masih berlangsung dan sudah hampir matang berikut dengan sudah disebarkannya dokumen atau draft pembahasan pertemuan kepada para peserta. Ia menekankan isu yang akan dibahas di Bali Process merupakan isu yang sangat penting dan sensitif mengingat sangat berhubungan langsung dengan Indonesia.

"Misalnya soal meningkatnya angka migran yang datang dari tahun lalu. Pertemuan ini merupakan salah satu cara untuk berdiskusi atau menyelesaikan masalah-masalah itu," kata Tata.

Dia juga beranggapan, beratnya isu yang dibahas kali ini akan membantu Indonesia untuk mengatasi semua permasalahan yang terkait. Indonesia, ujar dia, tidak sendirian dalam menghadapi semua isu itu dan hasil dari pertemuan ini adalah solusi jangka panjang.

Dua outcome yang dihasilkan pada Bali Process nanti adalah Co-Chair Statement dan Bali Process Minesterial Declaration.

"Co-Chair Statement berisi hal-hal yang lebih merefleksikan apa yang dibahas dari pertemuan tersebut. Sementara itu, Bali Process Ministrial Declaration akan berisi mengenai langkah konkret yang akan dilakukan bersama ke depannya," pungkas Tata. (mdk/ard)