Indonesia janji terus kecam Israel dan tunjuk konsul Palestina

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan tidak mengubah haluan politik mengecam penjajahan Israel atas Palestina. Lebih dari itu, pemerintahan baru menyampaikan komitmen mempercepat proses pembentukan Konsul Kehormatan di Kota Ramallah, Tepi Barat, yang terkatung bertahun-tahun.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi saat membuka Seminar "Internasional Year of Solidarity with Palestinian People", di Jakarta, Jumat (28/11), seperti dilansir Antara. Acara itu turut dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi.

Menlu mengatakan, tindakan represif Israel yang terus berulang membuat solusi perdamaian dan pembentukan dua negara musykil tercapai. Belum lama, tentara Zionis memicu bentrokan di kawasan Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dengan melarang umat muslim beribadah.

"Apa yang dilakukan Israel di tanah Palestina dengan menduduki seperti pembangunan permukiman Yahudi, pembangunan tembok pemisah, dan pelanggaran terhadap hak-hak warga Palestina adalah halangan terbesar untuk mencapai kata damai," kata Retno.

Menlu pun mengingatkan bahwa Indonesia berkomitmen pada kemerdekaan Palestina sejak lama. RI tercatat sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina, selepas deklarasi PLO pada 15 November 1988.

Ini adalah balasan RI mengingat budi baik ulama Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini yang menggalang dukungan di seputar Sinai saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 1945.

Dengan semakin banyak negara mengakui kemerdekaan warga di Jalur Gaza maupun Tepi Barat, Retno menyatakan agresi Israel tidak dapat dibenarkan. "Kebijakan dan langkah yang dilakukan Israel jelas-jelas melanggar hukum internasional dan juga HAM," ujarnya.

Terkait penunjukan konsul kehormatan, Retno pun berupaya agar gagasan lama itu segera diwujudkan.

Selama ini, urusan yang berhubungan dengan Palestina ditangani Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Amman (Yordania) dan Ibu Kota Kairo (Mesir).

Rencana pembukaan kantor diplomatik itu merupakan bagian dari pelaksanaan keputusan pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Palembang, Sumatera Selatan pada 2012.

Anggota OKI yang telah membina hubungan diplomatik dengan Palestina diminta membuka kedutaannya di Ramallah, Tepi Barat. Sebab, Yerusalem masih dalam status sengketa menurut hukum internasional.