Eropa hingga AS enggan mengakui kemerdekaan Catalunya
Merdeka.com - Parlemen Negara Bagian Catalunya akhirnya memutuskan memproklamasikan kemerdekaan dari Spanyol yang sempat tertunda. Namun, keputusan mereka tidak diakui oleh sejumlah negara di Eropa, Uni Eropa, hingga Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Dilansir dari laman Reuters, Sabtu (28/10), Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menyatakan tidak mengakui proklamasi kemerdekaan dilakukan Parlemen Catalunya. Menurut pernyataannya, pemerintah Inggris enggan mengakui deklarasi itu lantaran Mahkamah Agung Spanyol menyatakan jajak pendapat digelar pada 1 Oktober lalu ilegal.
"Kami ingin melihat aturan hukum tetap dipegang teguh, serta undang-undang dasar dihormati dan mengembalikan persatuan Spanyol," demikian seperti dikutip dari pernyataan Theresa May.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga menolak mengakui proklamasi kemerdekaan Catalunya. "Ada aturan hukum yang sesuai undang-undang dasar di Spanyol. (Perdana Menteri) Mariano Rajoy ingin aturan ini dihormati dan saya mendukung penuh," kata Macron.
Senada dengan Inggris dan Prancis, Jerman juga enggan mengakui deklarasi kemerdekaan Catalunya. Mereka mendukung upaya Rajoy mengembalikan ketertiban di Catalunya.
"Pemerintah Jerman tidak mengakui deklarasi kemerdekaan apapun. Kami berharap semua pihak yang terlibat menggelar dialog dan menurunkan tingkat ketegangan," kata Juru Bicara Pemerintah Jerman, Steffen Seibert.
Bahkan pemerintah Amerika Serikat juga masih menganggap Catalunya adalah bagian dari Spanyol. Maka dari itu mereka enggan mengakui deklarasi kemerdekaan Catalunya.
"Amerika Serikat mendukung pemerintah Spanyol mengambil langkah sesuai konstitusi supaya Spanyol tetap bersatu dan kuat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert.
NATO juga bereaksi atas deklarasi kemerdekaan Catalunya. Spanyol merupakan salah satu sekutu NATO. Mereka menyatakan kalau hal itu adalah urusan dalam negeri dan meyakini Spanyol bisa mencari jalan keluarnya.
Uni Eropa juga nampaknya tidak tertarik dengan upaya pemisahan diri Catalunya. Menurut Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, sudah terlalu banyak perpecahan serta pertikaian terjadi dan masalah Catalunya diharapkan tidak perlu menambah panjang daftar masalah terjadi.
Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, juga berharap supaya Rajoy bisa mencari solusi permasalahan dengan Catalunya, dan mengedepankan dialog serta menghindari tindakan represif.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Darimana Asal Muasal Nama Benua "Eropa"? Ternyata Ini Sejarah Panjangnya
Darimana asal penamaan "Eropa" dari benua Eropa? Simak ulasan sejarah lengkapnya berikut ini.
Baca SelengkapnyaPemilu di Spanyol Beres dalam 30 Detik, Ternyata Ini Sebabnya
Satu desa di Spanyol melakukan pemungutan suara untuk pemilihan wali kota hanya dalam waktu 30 detik pada akhir pekan kemarin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Relawan Dianiaya TNI di Boyolali, TPN Ganjar Bakal Lapor Komnas HAM
Menurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.
Baca SelengkapnyaMelihat Keunikan Isi Dalam Kincir Angin, Ikon Khas Negara Belanda yang Tak Lekang oleh Waktu
Belanda merupakan salah satu negara di Eropa yang punya sejuta cerita.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaPenemuan Kuburan Massal Raksasa di Jerman, Saksi Bisu Adanya Wabah Terbesar di Eropa Zaman Dulu
Ini penampakan kuburan massal raksasa di Jerman yang diduga menjadi saksi peristiwa wabah pes di Eropa.
Baca Selengkapnya3 Contoh Naskah Pidato Kemerdekaan Singkat yang Mudah Dipahami oleh Masyarakat
Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tinggal hitungan jam saja. Berikut contoh naskah pidato kemerdekaan singkat yang mudah dipahami.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya