Dokumen Ungkap Presiden & PM Lebanon Sudah Diingatkan Soal Bahan Peledak di Pelabuhan

Merdeka.com - Pejabat keamanan Lebanon memperingatkan perdana menteri dan presiden bulan lalu bahwa 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di pelabuhan Beirut menimbulkan risiko keamanan dan dapat menghancurkan ibu kota jika meledak. Hal itu terungkap dari sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters dan sumber keamanan senior.

Lebih dari dua minggu kemudian, bahan kimia industri meledak dalam ledakan besar yang melenyapkan sebagian besar pelabuhan, menewaskan sedikitnya 163 orang, melukai 6.000 lebih dan menghancurkan sekitar 6.000 bangunan, menurut otoritas kota.

Sebuah laporan oleh Direktorat Jenderal Keamanan Negara tentang peristiwa yang mengarah ke ledakan termasuk referensi ke surat pribadi yang dikirim kepada Presiden Michel Aoun dan Perdana Menteri Hassan Diab pada 20 Juli.

Meskipun isi surat itu tidak ada dalam laporan yang dilihat oleh Reuters, seorang pejabat senior keamanan mengatakan bahwa surat itu meringkas temuan penyelidikan yudisial yang diluncurkan pada Januari yang menyimpulkan bahan kimia perlu diamankan segera.

Laporan keamanan negara, yang mengkonfirmasi korespondensi dengan presiden dan perdana menteri sebelumnya belum dilaporkan.

"Ada bahaya bahwa bahan ini, jika dicuri, dapat digunakan dalam serangan teroris," kata pejabat itu kepada Reuters seperti dilansir Selasa (11/8).

"Di akhir penyelidikan, Jaksa Agung (Ghassan) Oweidat menyiapkan laporan akhir yang dikirim ke pihak berwenang," katanya, mengacu pada surat yang dikirim ke perdana menteri dan presiden oleh Direktorat Jenderal Keamanan Negara, yang mengawasi keamanan pelabuhan.

"Saya memperingatkan mereka bahwa ini bisa menghancurkan Beirut jika meledak," kata pejabat itu, yang terlibat dalam penulisan surat itu dan menolak disebutkan namanya.

Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi deskripsi surat itu. Kantor perdana menteri dan kepresidenan tidak menanggapi permintaan komentar tentang surat 20 Juli itu. Demikian juga Jaksa Agung tidak menanggapi permintaan komentar.

Dalih Presiden Michel Aoun

Surat peringatan itu jika kemudian terbukti benar dapat memicu kecaman lebih lanjut dan kemarahan publik bahwa ledakan itu hanyalah contoh terbaru, jika bukan yang paling dramatis, dari kelalaian pemerintah dan korupsi yang telah mendorong Lebanon ke keruntuhan ekonomi.

Ketika protes atas ledakan berkecamuk di Lebanon pada hari Senin, pemerintah PM Diab mengundurkan diri, meskipun akan tetap sebagai pemerintahan sementara sampai kabinet baru terbentuk.

Pembangunan kembali Beirut saja diperkirakan menelan biaya hingga USD15 miliar, di negara yang sudah secara efektif bangkrut dengan total kerugian sistem perbankan melebihi USD100 miliar.

Presiden Aoun pekan lalu membenarkan bahwa dia telah mendapat informasi tentang materi tersebut. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah mengarahkan sekretaris jenderal dewan pertahanan tertinggi, kelompok payung dari badan keamanan dan militer Lebanon yang diketuai oleh presiden, untuk "melakukan apa yang diperlukan".

"(Dinas keamanan negara) mengatakan itu berbahaya. Saya tidak bertanggung jawab! Saya tidak tahu di mana itu diletakkan dan saya tidak tahu betapa berbahayanya itu. Saya tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelabuhan secara langsung. Ada hierarki dan semua yang tahu seharusnya tahu tugas mereka untuk melakukan yang diperlukan," kata Aoun.

Banyak pertanyaan tetap mengenai mengapa pengiriman amonium nitrat berlabuh di Beirut pada akhir 2013. Yang lebih membingungkan adalah mengapa begitu banyak bahan berbahaya, yang digunakan dalam bom dan pupuk, dibiarkan tetap di sana begitu lama.

Surat yang dikirim ke presiden dan perdana menteri Lebanon itu menyusul serangkaian memo dan surat yang dikirim ke pengadilan negara itu selama enam tahun sebelumnya oleh pejabat pelabuhan, bea cukai dan keamanan, berulang kali mendesak hakim untuk memerintahkan penghapusan amonium nitrat dari posisinya begitu dekat. ke pusat kota.

Laporan Direktorat Jenderal Keamanan Negara yang dilihat oleh Reuters mengatakan banyak permintaan telah diajukan, tanpa memberikan jumlah pastinya. Dikatakan departemen manifes pelabuhan mengirim beberapa permintaan tertulis ke direktorat bea cukai hingga 2016 meminta mereka memanggil hakim untuk memerintahkan material segera diekspor kembali.

"Namun hingga saat ini belum ada keputusan yang dikeluarkan atas masalah ini. Setelah berkonsultasi dengan salah satu ahli kimia kami, ahli tersebut memastikan bahwa bahan ini berbahaya dan digunakan untuk menghasilkan bahan peledak," kata laporan Direktorat Jenderal Keamanan Negara.

Kronologi Amonium Nitrat Berada di Pelabuhan Beirut

Jalan menuju tragedi ledakan Beirut dimulai tujuh tahun lalu, ketika Rhosus, kapal berbendera Moldova yang disewa Rusia yang membawa amonium nitrat dari Georgia ke Mozambik, berlabuh di Beirut untuk mencoba mengambil kargo ekstra guna menaikkan biaya perjalanan melalui Terusan Suez, menurut kapten kapal.

Otoritas pelabuhan menyita Rhosus pada Desember 2013 dengan perintah pengadilan 2013/1031 karena utang yang belum dibayarkan kepada dua perusahaan yang mengajukan klaim di pengadilan Beirut, laporan keamanan negara menunjukkan.

Pada Mei 2014, kapal itu dianggap tidak layak berlayar dan muatannya dibongkar pada Oktober 2014 dan disimpan di tempat yang dikenal sebagai Hanggar 12. Kapal itu tenggelam di dekat pemecah gelombang pelabuhan pada 18 Februari 2018, laporan keamanan menunjukkan.

Moldova mencantumkan pemilik kapal sebagai Briarwood Corp. yang berbasis di Panama. Pada Februari 2015, Nadim Zwain, hakim dari Pengadilan Urusan Ringkasan, yang menangani masalah mendesak, menunjuk seorang ahli untuk memeriksa kargo tersebut, menurut laporan keamanan.

Laporan itu mengatakan ahli menyimpulkan bahwa material itu berbahaya dan, melalui otoritas pelabuhan, meminta agar ditransfer ke tentara. Reuters tidak dapat secara independen mengonfirmasi akun pakar tersebut.

Komando militer Lebanon menolak permintaan tersebut dan merekomendasikan bahan kimia tersebut dipindahkan atau dijual ke Perusahaan Bahan Peledak Lebanon milik pribadi, kata laporan keamanan negara.

Laporan itu tidak menjelaskan mengapa tentara menolak menerima kargo tersebut. Seorang pejabat keamanan mengatakan kepada Reuters itu karena mereka tidak membutuhkannya. Tentara menolak berkomentar.

Manajemen perusahaan bahan peledak mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak tertarik untuk membeli bahan sitaan dan bahwa perusahaan tersebut memiliki pemasok sendiri dan izin impor pemerintah.

Sejak saat itu, petugas bea cukai dan keamanan menulis kepada hakim kira-kira setiap enam bulan untuk meminta agar materi tersebut dihapus, menurut permintaan yang dilihat oleh Reuters.

Hakim dan petugas bea cukai yang dihubungi oleh Reuters menolak berkomentar.

Sejumlah petugas bea cukai dan pelabuhan telah ditahan sebagai bagian dari penyelidikan atas ledakan tersebut.

Penyimpanan yang Buruk

Pada Januari 2020, seorang hakim melakukan penyelidikan resmi setelah ditemukan bahwa Hanggar 12 tidak dijaga, memiliki lubang di dinding selatan dan salah satu pintunya copot, yang berarti bahan berbahaya tersebut berisiko dicuri.

Dalam laporan terakhirnya setelah penyelidikan, Jaksa Agung Oweidat segera memberi perintah untuk memastikan pintu dan lubang hanggar diperbaiki dan keamanan disediakan, kata seorang pejabat keamanan tingkat tinggi kedua yang juga meminta namanya tidak disebutkan.

Pada 4 Juni, berdasarkan perintah tersebut, keamanan negara menginstruksikan otoritas pelabuhan untuk menyediakan penjaga di Hangar 12, menunjuk direktur gudang dan mengamankan semua pintu serta memperbaiki lubang di dinding selatan, menurut laporan keamanan negara dan pejabat keamanan.

"Pemeliharaan dimulai dan (otoritas pelabuhan) mengirim tim pekerja Suriah (tetapi) tidak ada yang mengawasi mereka ketika mereka masuk untuk memperbaiki lubang," kata pejabat keamanan itu.

Selama pengerjaan, percikan api dari pengelasan berlangsung dan api mulai menyebar, kata pejabat itu.

"Mengingat ada kembang api yang disimpan di hanggar yang sama, setelah satu jam kebakaran besar dipicu oleh kembang api dan itu menyebar ke bahan yang meledak ketika suhu melebihi 210 derajat," kata pejabat tinggi keamanan itu.

Pejabat itu menyalahkan otoritas pelabuhan karena tidak mengawasi kru perbaikan dan karena menyimpan kembang api di samping deposit besar bahan peledak tinggi.

Reuters tidak dapat memastikan apa yang terjadi dengan para pekerja yang memperbaiki hanggar.

"Hanya karena hanggar menghadap ke laut, dampak ledakan bisa dikurangi. Kalau tidak, semua Beirut akan hancur. Masalahnya adalah tentang kelalaian, tidak bertanggung jawab, penyimpanan yang buruk, dan penilaian yang buruk."