Merdeka.com - Pemerintah Indonesia terus menangani pembayaran kompensasi bagi ahli waris atau keluarga korban crane jatuh di Masjidil Haram pada 11 September 2015. Lewat Kementerian Luar Negeri, komunikasi terus dilakukan dengan pihak terkait di Riyadh.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan selalu menyampaikan masalah ini dalam setiap pertemuan bilateral dengan Menlu Saudi di berbagai kesempatan. Selain itu, komunikasi juga terus dilakukan Menlu Retno lewat KBRI Riyadh.

Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima merdeka.com, Sabtu (4/3), pada 19 Februari 2017, Kemlu Saudi telah menyampaikan nota tertulis yang intinya menyampaikan bahwa proses verifikasi korban WNI telah selesai dilakukan.

"Dan saat ini, dan tinggal menunggu penerbitan cek oleh Kementerian Keuangan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi telah membentuk tim untuk mempercepat proses pembayaran tersebut," demikian ditulis Kemlu.

Dari informasi yang diperoleh Kemlu, pembayaran nantinya akan dilakukan secara bersamaan.

"Meski demikian, ini terkendala oleh adanya korban dari negara lain yang terlambat menyampaikan dokumen yang diperlukan."

Pernyataan ini dikeluarkan Kemlu menanggapi informasi yang beredar di sosial media. Dalam unggahan yang diklaim dari GNPF MUI, mengatakan kompensasi sudah dibayarkan, namun ditahan Kemlu.

"Dapat kami sampaikan hal tersebut tidak benar, sekali lagi tidak benar," tutur Kemlu.

Kemlu mengaku telah meminta klarifikasi kepada GNPF MUI dan mereka menyebutkan tulisan tersebut bukan produk GNPF MUI. Menurut GNPF MUI, tulisan tersebut dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. GNPF MUI tidak pernah membahas isu ini, apalagi membuat pernyataan yang sedemikian.

Dalam pernyataan ini, Kemlu menuturkan selama ini selalu membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh berbagai agama, termasuk para ulama di MUI.

"Kemlu selalu mengomunikasikan berbagai hal yang ditangani, khususnya yang terkait dengan umat Islam, termasuk isu pembayaran kompensasi ini kepada para pemuka agama."