Dewan Keamanan PBB Desak Taliban Batalkan Larangan Perempuan Kuliah dan Bekerja
Merdeka.com - Dewan Keamanan PBB mendesak Taliban membatalkan sejumlah kebijakannya yang menghalangi kebebasan perempuan di Afghanistan. Baru-baru ini Taliban mengeluarkan kebijakan melarang perempuan kuliah dan bekerja di organisasi non pemerintah (NGO).
Sebelumnya Taliban juga menutup sekolah menengah untuk anak perempuan.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara mengatakan sangat khawatir dengan semakin parahnya pembatasan bagi pendidikan perempuan. Mereka juga menyerukan "partisipasi perempuan dan anak perempuan yang sepenuhnya, setara, dan penuh arti di Afghanistan".
Taliban juga didesak membuka kembali sekolah-sekolah dan membatalkan kebijakannya. Menurut Dewan Keamanan PBB, kebijakan tersebut menunjukkan meningkatnya kemunduran dalam penghormatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
Dewan Keamanan PBB juga mengecam larangan perempuan bekerja di NGO, menyatakan larangan itu akan berdampak besar terhadap operasional lembaga-lembaga bantuan di mana jutaan orang bergantung pada mereka.
Sejak larangan tersebut diumumkan, beberapa lembaga bantuan internasional menangguhkan operasional mereka di Afghanistan.
"Pembatasan-pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat Taliban untuk rakyat Afghan juga kepada harapan komunitas internasional," jelas Dewan Keamanan PBB dalam pernyataannya, dikutip dari The Guardian, Rabu (28/12).
Sekjen PBB, Antonio Guterres menyebut larangan terbary Taliban ini merupakan "pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan" dan harus segera dicabut.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
6 Februari Peringati Hari Anti-Sunat Wanita Sedunia, Ini Sejarahnya
Peringatan ini menjadi bagian dari upaya PBB untuk menghapuskan pemotongan kelamin perempuan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN Ingatkan Parpol Pengusung Ganjar dan Anies Gabung Koalisi Ikut Aturan Main Prabowo-Gibran
TKN tidak mempermasalahkan apabila parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak tawaran gabung koalisi.
Baca SelengkapnyaSepanjang 2023, Kepala BNPT: 148 Teroris Ditangkap
Penangkapan teroris itu berjalan linier dengan menurunnya aksi terorisme di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaDetik-Detik Rambut Pelaku Mutilasi Keponakan Dijambak Warga, Suasana Gaduh Polisi Langsung Bereaksi
Motif pelaku menghabisi keponakannya karena tergiur mencuri perhiasan emas yang dikenakan korban.
Baca SelengkapnyaTerungkap Alasan TNI Kembali Pakai Istilah OPM Ganti Penggunaan KST di Papua
Dikarenakan mereka adalah suatu organisasi yang menyatakan dirinya tentara /combatan.
Baca SelengkapnyaAyahnya Tentara Anaknya Diberi Nama Satuan Bantuan Tempur di TNI AD, Kini Jadi Jenderal Bintang 2 di Polri
Sosok jenderal polisi ini miliki nama dari satuan bantuan tempur milik TNI AD. Ternyata ada cerita di baliknya.
Baca Selengkapnya