Demonstran Tentang Larangan Pawai, Hong Kong Kembali Ricuh

Merdeka.com - Para pengunjuk rasa Hong Kong kembali menentang larangan polisi untuk mengadakan pawai, Minggu (15/9). Akibatnya, pawai yang semula berjalan damai pun berubah rusuh.

"Tolak Beijing! Bebaskan Hong Kong!" teriak ribuan pengunjuk rasa yang membanjiri jalanan di pusat kota.

Dikutip dari laman TIME, tak lama setelah pawai dimulai, pengunjuk rasa mendirikan barikade di Harcourt Road, dekat kantor legislatif Hong Kong. Mereka kemudian melemparkan batu dan bom molotov.

Aksi demonstran dibalas petugas kepolisian dengan menyiramkan meriam air ke arah demonstran. Tak hanya itu, petugas juga menggunakan tembakan gas air mata dan peluru karet, andalan senjata yang selama ini digunakan kepolisian Hong Kong untuk menghalau aksi massa.

Kerusuhan pun tidak terhindarkan. Dengan situasi yang tidak kondusif, anggota legislatif yang berada di sekitar lokasi akhirnya dievakuasi.

Pengunjuk rasa yang memprotes pemerintahan Beijing itu membakar bendera kenegaraan China. Spanduk besar yang dipasang untuk memperingati hari kemerdekaan China pada 1 Oktober mendatang, juga ikut dimusnahkan.

TIME melaporkan, stasiun kereta bawah tanah (MTR) turut menjadi sasaran amukan massa. Sejumlah demonstran melampiaskan kemarahannya kepada petugas MRT karena dianggap mendukung pemerintah. Demonstran menilai, petugas MRT tidak adil karena menutup stasiun di saat massa harus membubarkan diri, namun mengangkut para polisi anti huru hara menuju lokasi demo.

Kerusuhan kemarin juga mengakibatkan kantor legislator Beijing terbakar. Sementara di malam hari, sejumlah demonstran dilaporkan diserang oleh kelompok pro-pemerintah dengan alat pemukul.

Banyak pengunjuk rasa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, jika pemerintah belum mengabulkan seluruh tuntutan mereka.

Sebelumnya, Pemimpin Eksekutif Hong Kong telah mencabut RUU ekstradisi yang menjadi satu dari lima tuntutan utama pendemo. Namun, para pengunjuk rasa pro-demokrasi belum puas keputusan tersebut. Demonstran masih menuntut hak mengadakan pemilihan umum secara demokratis, serta membentuk penyelidikan independen atas tindakan polisi selama menangani demonstran.

"Ketika kami menyampaikan sesuatu dengan tenang dan damai, hal itu tidak berhasil," ujar Ken, seorang demonstran berusia 46 tahun.

Demonstrasi tahun ini menjadi yang terparah dan terlama di Hong Kong. Gejolak politik dimulai ketika pemerintah membuat RUU ekstradisi yang memungkinkan warga Hong Kong diadili berdasarkan hukum pengadilan China daratan. Namun, tuntutan demonstran kemudian meluas.

Beberapa minggu terakhir, demonstran menyerukan kemerdekaan untuk Hong Kong. Pengunjuk rasa menginginkan agar Hong Kong bisa lepas dari bayang-bayang pemerintahan Beijing. Hal ini membuat pemerintah Beijing marah dan mengecam demonstran sebagai kelompok separatis.

Sejak 1997, Kerajaan Inggris menyerahkan kekuasaan wilayah Hong Kong kembali ke China daratan. Meski demikian, wilayah tersebut tidak sepenuhnya mengikuti aturan China daratan. Hong Kong memiliki otonomi khusus dan menganut format "satu negara, dua sistem".

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita