Dampak UU Anti Muslim India, Imran Khan Ingatkan Dunia Ancaman Krisis Pengungsi
Merdeka.com - Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan menyampaikan jutaan Muslim yang tinggal di India akan dipaksa meninggalkan negara itu sebagai dampak dari UU Kewarganegaraan baru, dan jam malam yang masih berlangsung di wilayah Kashmir yang dikuasai India, menciptakan apa yang dia istilahkan sebagai "krisis pengungsi yang akan mengerdilkan krisis-krisis lain".
Berpidato di Forum Pengungsi Global di Jenewa pada Selasa, Khan mengatakan negaranya tak akan mampu mengakomodir pengungsi lagi dan mendesak dunia segera mengambil langkah.
"Kami di Pakistan tak hanya khawatir akan ada krisis pengungsi. Kami khawatir ini akan memicu konflik, konflik antara dua negara bersenjata nuklir," jelasnya, dilansir dari Aljazeera, Rabu (18/12).
Pekan lalu, India mengesahkan UU yang merupakan amandemen UU tahun 1955, yang akan memberikan kewarganegaraan bagi warga non Muslim yaitu Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan. Sementara warga Muslim tidak termasuk dalam UU tersebut.
Pakar hukum India mengatakan UU tersebut melanggar konstitusi sekuler India, sementara ribuan Muslim dan kelompok warga sipil menggelar aksi unjuk rasa di India, takut UU tersebut akan meminggirkan 200 juta warga Muslim India.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Sekjen PBB Antonio Guterres hadir saat Imran Khan berpidato.
Kashmir yang Terisolasi
Empat bulan ini Kashmir yang dikuasai India terisolasi, Khan mengatakan PM India Narendra Modi ingin mengubah demografi wilayah tersebut.
"Hal terpenting dunia harus pahami adalah tujuan mengubah demografi Kashmir dari mayoritas Muslim ke minoritas Muslim," ujarnya.
"Kita tahu dari pengalaman masa lalu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, Jika dunia bertindak saat ini dan menekan pemerintah India untuk menghentikan tindakan ilegal, kita bisa mencegah krisis," lanjutnya.
Hubungan India-Pakistan semakin memburuk menyusul langkah India pada 5 Agustus lalu yang membatalkan status khusus Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas Muslim di India. Kemudian pada bulan Oktober, New Delhi membagi negara bagian itu menjadi dua wilayah yang dikelola pemerintah federal.
Beberapa kelompok Kashmir berjuang ingin merdeka dari India atau bergabung dengan Pakistan. Kashmir yang dikelola India, rumah bagi hampir 8 juta orang, terisolasi selama lebih dari empat bulan, dimana jaringan internet dan telepon seluler diputus sejak 5 Agustus.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Populasi di Dunia Kian Bertambah, Ancaman Krisis Pangan Semakin Nyata
Krisis pangan di dunia menjadi isi utama seiring bertambahnya populasi manusia.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaIndia Lepaskan Merpati yang Dituding Jadi Mata-Mata China, Di Sayapnya Ada Tulisan
India Lepaskan Merpati yang Dituding Jadi Mata-Mata China, Di Sayapnya Ada Tulisan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mencicipi Lezatnya Ragit Jalo, Kudapan Andalan Masyarakat Palembang saat Bulan Ramadan
Kudapan favorit masyarakat Palembang ini tak jauh berbeda dengan kue jala khas India. Perbedaannya ada pada kuah kari yang cenderung encer.
Baca SelengkapnyaPerubahan Iklim Ancam Penduduk Dunia, Pemerintah Antisipasi dengan Menanam Pohon & Perbaiki Lingkungan
Aksi yang melibatkan beberapa unsur masyarakat itu merupakan langkah nyata untuk menuju Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaIndia Tangkap Empat Orang Tersangka Pemerkosaan Massal Turis Spanyol, Tiga Lainnya Sedang Diburu
Korban diperkosa saat tur ke negara bagian Jharkand bersama suaminya.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Jangan Biarkan Orang Tak Punya Etika Mengatur Negeri Seenaknya Udelnya!
Cak Imin dan Anies tidak ingin orang-orang tidak punya etika memimpin Indonesia.
Baca SelengkapnyaUlama Barisan Lauhil Mahfud se-Priangan Timur Bertekad Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud
Indonesia ke depan butuh sosok pemimpin yang memahami problem kebangsaan.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Salam 4 Jari, Anies: Pesan Rakyat Mau Perubahan
Anies memandang gerakan salam empat jari itu mencuat sebagai sebuah pesan yang ingin disampaikan masyarakat.
Baca Selengkapnya