China Wajibkan Jurnalis Ikuti Tes Kesetiaan pada Presiden
Merdeka.com - Presiden China Xi Jinping akan mewajibkan setiap jurnalis mengikuti tes kesetiaan padanya. Tes ini ditujukan untuk menilai pemahaman para jurnalis tentang pandangan Xi, serta paham sosialis yang dianut pemerintah China.
"Dari sisi manapun, saya tidak berpikir ada orang yang bisa menghindari (aturan) itu," ungkap seorang reporter di Provinsi Shandong Timur, seperti yang dikutip oleh The Guardian pada Sabtu (21/9).
Reporter yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, dirinya tidak pantas membahas masalah itu.
Sejak bulan lalu, rencana pemberlakuan aturan ini telah disebarkan kepada puluhan perusahaan media milik pemerintah yang berbasis di Beijing. Melalui surat pemberitahuan itu, seluruh awak media diminta untuk bersiap mengikuti tes pada aplikasi propaganda bernama 'Studi Xi'. Aplikasi tersebut telah diluncurkan sejak awal tahun ini guna memperbarui kartu pers.
Kabarnya, tes kesetiaan akan dilakukan pada awal Oktober 2019. Ujian tersebut akan diadakan dalam lima bagian, di mana dua di antaranya akan mengukur pendalaman jurnalis tentang pandangan Xi Jinping, termasuk paham sosialisme untuk era baru. Adapula tes yang menguji pandangan tentang propaganda.
Untuk mendapatkan kartu pers resmi, wartawan harus menjalani tes yang menguji pemahaman tentang cita-cita jurnalistik Marxis. "Tetap saja, ini adalah langkah untuk membatasi debat publik."
Pemerintah China terus meningkatkan peraturan tentang pers dan internet. Sejumlah akses ke situs web asing seperti Google, Youtube, Twitter, hingga beberapa situs berita asing sudah dibatasi.
Juli kemarin, sebuah rancangan peraturan di bawah sistem kredit sosial China mengusulkan hukuman bagi warga negara yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar moralitas sosial, ataupun merugikan orang lain.
Kabar mengenai ujian kesetiaan ini pertama kali disiarkan oleh South China Morning Post, ketika pembatasan publikasi media di China semakin meningkat.
Di tahun 2016, Presiden Xi telah menuntut kesetiaan para wartawan China. Ia menyampaikan kepada tiga agensi berita milik pemerintah di Beijing bahwa wartawan adalah garda terdepan propaganda pemerintah. Xi menambahkan, wartawan selayaknya menjadikan pandangan partai sebagai bagian dari mereka.
Jelang ujian kesetiaan, para jurnalis dan editor diimbau untuk membentuk kelompok belajar. Contoh pertanyaan ujian akan segera diunggah ke aplikasi Studi Xi, situs berita lokal mengabarkan.
Penyensoran hingga hukuman penjara bukan hal baru bagi jurnalis di China. Meski demikian, selama ini media independen masih bisa melakukan liputan khusus, seperti menyelidiki kasus-kasus korupsi misalnya.
"Media Barat mungkin dapat melaporkan apapun yang mereka inginkan, tetapi mereka juga masih memperhatikan ideologi negara mereka," kata seorang jurnalis di Provinsi Barat Daya Guizhou.
Meski dikatakan bahwa ujian kesetiaan tidak akan sulit, tetapi beberapa wartawan mengaku membenci aturan baru ini. Mereka khawatir, aturan ini akan membatasi sikap kritis mereka.
Reporter Magang: Anindya Wahyu ParamitaSumber: Liputan6
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perpres Publisher Rights Diteken Presiden, ini Langkah Menkominfo
Perpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Jurnalisme Berkualitas
Jokowi akhirnya memastikan telah menimbang aturan tersebut dan resmi menandatangani.
Baca SelengkapnyaWanita ini Bisa Temui Presiden Jokowi Langsung Tanpa Disetop Paspampres
Ini sosok wanita yang bisa menemui Presiden Jokowi tanpa dicegah Paspampres. Tenyata punya jabatan penting di Istana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Begini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaStatus Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN
Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca Selengkapnya