Cerita Mereka yang Memilih Jalan Kekerasan Melawan Junta karena Sirnanya Harapan

Merdeka.com - Jam-jam pertama setelah militer merebut kekuasaan melalui kudeta mengejutkan di Myanmar setahun lalu, 1 Februari 2021, hanya ada sedikit reaksi publik.

Tampaknya tak ada yang tahu bagaimana seharusnya mereka bereaksi, dan Aung San Suu Kyi, perempuan yang memimpin oposisi terhadap kekuasaan militer tiga dasawarsa sebelumnya ditangkap.

"Pagi itu jaringan internet dan telepon diputus," kenang Moe Sandar Myint, ketua serikat pekerja ternama di Hlaing Tharyar, distrik industri di Yangon.

"Kami tidak mempercayai berita itu pada awalnya, tapi setelah kami keluar membeli radio kami tahu kudeta itu benar adanya. Kami kalang kabut. Itu adalah hari kelabu bagi kami. Myanmar baru saja mulai tumbuh. Mencari tahu bagaimana melawan balik diktator adalah hal yang paling penting bagi kami," jelasnya, dikutip dari BBC, Senin (31/1).

Tapi pada penghujung hari itu, sebuah pesan dari Suu Kyi, tampaknya ditulis sebagai antisipasi kudeta, diterbitkan, mendesak rakyat Myanmar menolaknya.

Pada saat bersamaan, salah satu penasihat Suu Kyi yang paling dipercaya, Win Htein, mengutip contoh Mahatma Ghandi, meminta kampanye pembangkangan sipil, sejalan dengan strategi perlawanan nirkekerasan yang telah lama dilakukan Suu Kyi.

Kemudian lahirlan CDM (Kampanye Pembangkangan Sipil), awalnya dipimpin tenaga kesehatan dan guru yang menolak bekerja, dan dengan cepat didukung serikat pekerja, PNS, artis, kelompok LGBT+, dan minoritas etnis.

Moe Sandar Myint mengorganisir unjuk rasa pekerja untuk pertama kalinya setelah kudeta. Mereka bagian dari gerakan nasional yang menentang kekuasaan militer.

"Saya khawatir para pekerja saya ditembak," ujarnya.

"Tapi melihat membludaknya partisipasi rakyat ketika kami berbaris, ketakutanku lenyap."

Sekarang Moe hidup di pengasingan di Thailand bersama suami dan tiga anaknya setelah melalui upaya pelarian yang menegangkan dari Myanmar.

Titik baliknya adalah Maret 2021, ketika pemimpin kudeta memerintahkan pasukannya untuk menindas gerakan unjuk rasa tanpa pandang bulu.

Menurut Moe, kekerasan itu bermula pada 14 Maret. Sejak saat itu dia kabur dari rumahnya untuk menghindari penangkapan.

Penduduk Hlaing Tharyar, dengan populasi pekerja migran yang padat, menutup jalan-jalan untuk mencegah militer masuk ke lingkungan tersebut.

"Saya sedang bersama pemimpin serikat lainnya merencanakan aksi kami berikutnya. Tiba-tiba kami mendengar militer datang, jadi kami menyebar. Mereka menutup semua jalan keluar dari Hlaing Tharyar, dan menembaki kami," kenangnya.

"Banyak orang meninggal, termasuk beberapa pekerja saya."

"Pertama-tama mereka menembak dari tengah," kata suami Moe, Ko Aung yang saat itu berada di jalan bersama para demonstran.

"Lalu tembakan datang dari samping dan belakang kami. Kami berusaha berlindung tapi tidak ada perlindungan dari peluru."

Myanmar Witness meyakini sebanyak 80 orang terbunuh di Hlaing Tharyar yang disebut pembantaian membabi buta pasukan keamanan.

Tak ada jalan kembali

Aung San Suu Kyi sejak saat itu menghilang dari pandangan publik.

Anggota parlemen dan pejabat dari partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) membentuk pemerintah bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pada April, bertujuan untuk menantang upaya junta untuk memenangkan pengakuan internasional dan memperluas kepemimpinan oposisi dengan mengajak lebih banyak etnis minoritas.

Tetapi dengan anggotanya yang tersebar dan melarikan diri dari militer, pengaruh NUG atas kelompok perlawanan bersenjata yang berkembang biak di seluruh Myanmar menjadi terbatas.

Milisi lokal ini, menyebut diri mereka Pasukan Pertahanan Rakyat atau PDF, menggunakan senjata rakitan dan bahan peledak untuk menyerang konvoi militer dan membunuh pejabat yang bekerja untuk junta.

Mereka tidak lagi bicara soal unjuk rasa damai. Memang beberapa dari mereka kritis terhadap kepemimpinan otokratis Su Kyi, dan upaya masa lalunya untuk hidup berdampingan dengan militer yang terlalu kuat. Mereka mengatakan tidak ada jalan kembali ke status quo ante (keadaan sebelum konflik).

Beli senjata sendiri

George dan Frank (keduanya nama samaran), adalah dua pemuda yang ikut demo anti kudeta di dekat rumah mereka di Yangon. George adalah pengusaha dan Frank bekerja di kafe. Keduanya adalah pejuang relawan PDF.

Setelah menyaksikan orang-orang ditembak mati pada Maret, anda menyadari tidak ada bantuan internasional yang mendekat, mereka memutuskan strategi nirkekerasan tidak berhasil.

"Sulit untuk mengetahui dari mana memulai perjuangan bersenjata kami," kata George.

"Kami masyarakat biasa, tidak ada pengalaman latihan militer."

Bagi para aktivis di Yangon, pilihan termudah adalah bergabung dengan salah satu kelompok pemberontak yang mapan di timur kota, yang telah memerangi pemerintah pusat selama beberapa dekade.

Beberapa dari kelompok ini tetap menjauh dari gerakan anti-kudeta, tetapi tiga kelompok yaitu Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) di utara, Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) dan Pasukan Pertahanan Nasional Karenni (KNDF) di sepanjang perbatasan Thailand menawarkan perlindungan dan pelatihan.

Masalah pertama bagi George dan Frank yang bergabung dengan KNLA adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan kelompok ini. KNLA mewaspadai kemungkinan penyusup militer, dan menyimpan kecurigaan lama terhadap mayoritas penduduk yang sampai saat ini hanya menunjukkan sedikit simpati terhadap minoritas Myanmar.

Masalah kedua mereka adalah senjata. Mereka harus membeli sendiri, di pasar gelap.

George membayar setara dengan USD 2.000 untuk sebuah pistol. Frank menjual mobilnya dan sebidang tanah untuk mendanai pembelian senapan M4 buatan AS senilai USD 3.500. Amunisi adalah masalah konstan.

“Sebelumnya saya hanya tertarik untuk belajar dan bermain gim”, kata Frank.

"Tinggal di hutan, tidur di tanah, terkadang saya hanya ingin menyerah. Kami harus makan apa pun yang ditawarkan - kami makan batang pisang lebih sering daripada daging. Saya merasa paling sulit membiasakan diri dengan situasi toilet."

Setahun perlawanan

Pada Desember 2021, kedua pria itu terluka dalam pertempuran saat tentara menyerang daerah-daerah yang diyakini sebagai tempat berlindung para pemimpin PDF dan anggota NUG.

Mereka kehabisan senjata. Mereka juga mengeluh PDF tidak mendapatkan dukungan materi dari NUG, yang menjadi sekutu setianya.

NUG bingung sampai kapan akan mengikuti prinsip-prinsip nirkekerasan Suu Kyi, dan seberapa besar perlawanan bersenjata yang harus mereka galakkan.

Pada September, NUG mengumumkan "Revolusi Pertahanan Rakyat", mendukung hak orang untuk menggunakan kekuatan bersenjata melawan junta, dan menerbitkan kode etik untuk berbagai kelompok milisi.

NUG mengumpulkan sejumlah besar uang dari diaspora Burma di luar negeri, dan  membentuk kementerian pertahanan.

Satu tahun kemudian, perlawanan terhadap kekuasaan militer di Myanmar tidak dapat dikenali lagi bentuknya.

Pasukan keamanan telah membunuh sedikitnya 1.500 orang, beberapa dalam pembantaian yang mengerikan, dan menghancurkan ratusan rumah. Junta mengklaim ratusan korban juga jatuh pada pihaknya.

Ekonomi dalam kehancuran. Dan semakin banyak orang yang terusir ke pengasingan.