Merdeka.com - Buruknya catatan HAM India disorot negara-negara anggota PBB dalam agenda Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB(UNHCR). Para anggota PBB mendesak India mengambil sikap yang lebih keras dalam menangani kasus kekerasan seksual dan diskriminasi masyarakat dari agama minoritas.

UPR diselenggarakan setiap empat tahun, merupakan mekanisme untuk menguji catatan HAM negara anggota. Setiap negara anggota bisa mengajukan pertanyaan dan membuat rekomendasi kepada negara yang catatan HAM-nya sedang ditinjau.

Dalam agenda yang berlangsung pada Kamis itu, negara anggota juga meminta New Delhi membatasi penerapan UU "anti-teror"-nya.

Pemerintahan Hindu nasionalis yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi kerap dikritik karena memberlakukan UU Pencegahan Aktivitas Ilegal (UAPA), karena dianggap menargetkan kelompok minoritas dan aktivis HAM, tanpa memberikan mereka kesempatan untuk melewati proses peradilan yang adil.

"Kami merekomendasikan India mengurangi cakupan pemberlakukan UAPA dan undang-undang yang sama yang menargetkan aktivis HAM, jurnalis, dan agama minoritas," jelas Duta Besar AS untuk UNHCR, Michele Taylor, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (12/11).

Taylor menambahkan, pemberlakukan UU ini memicu penangkapan para pembela HAM dan aktivis.

UAPA adalah UU "anti-terorisme" yang dirancang untuk menetapkan seseorang sebagai "teroris" berdasarkan dugaan dan menangkap mereka selama berbulan-bulan tanpa jaminan. UU ini banyak dikritik karena digunakan untuk menyasar warga dari kelompok minoritas dan kelompok HAM.

Kanada mendesak India menyelidiki semua kasus kekerasan seksual dan melindungi kebebasan beragama dengan menyelidiki kekerasan berbasis agama termasuk terhadap Muslim.

Pada April, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) menuding India "terlibat dan membiarkan pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang sistematis, terus berlangsung, dan mengerikan".

Negara anggota UNHCR juga menyuarakan sikap India terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi, berkaitan dengan pemadaman jaringan internet yang dilakukan di wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim. Swiss meminta India memastikan akses terbuka terhadap jaringan sosial dan tidak memblokir jaringan internet.

Menanggapi desakan tersebut, India menyampaikan pihaknya mengapresiasi peran para pembela HAM dan hanya menjatuhkan hukuman mati dalam kasus-kasus yang sangat langka.

"India mengutuk setiap bentuk penyiksaan dan mempertahankan sikap yang tidak dapat diganggu gugat menentang penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan atau kekerasan seksual oleh siapapun," jelas perwakilan India, Tushar Mehta kepada UNHCR.

New Delhi telah menandatangani Konvensi PBB Melawan Penyiksaan tapi belum meratifikasinya.

"Sebagai negara demokrasi terbesar dunia, India berkomitmen terhadap standar paling tinggi penegakan HAM," kata Sekretaris Kementerian Luar Negeri India, Sanjay Verma.