Aung San Suu Kyi Minta Bertemu dengan Tim Kuasa Hukum Saat Hadapi Dakwaan Baru
Merdeka.com - Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi dikenakan dakwaan pidana baru selama sidang pengadilan pada Senin (12/4), menurut pengacaranya. Sidang digelar ketika para penentang kudeta militer 1 Februari menyerukan unjuk rasa selama liburan Tahun Baru yang akan datang.
Pengacaranya, Min Min Soe menyampaikan, Suu Kyi hadir dalam persidangan melalui tautan video dan dikenakan dengan dakwaan tambahan terkait dengan undang-undang bencana alam.
“Dia didakwa dalam enam kasus secara keseluruhan, lima dakwaan di Naypyidaw dan satu di Yangon,” jelasnya kepada AFP, dilansir France 24.
Min Soe menambahkan, sidang berikutnya dijadwalkan pada 26 April.
Pada persidangan terakhirnya, Suu Kyi kembali meminta agar diizinkan bertemu langsung dengan pengacaranya.
Peraih Nobel berusia 75 tahun itu tidak terlihat di depan umum sejak ditahan pada 1 Februari dini hari, ketika militer Myanmar menggulingkan pemerintahnya dan merebut kekuasaan.
Dia hanya diizinkan untuk berbicara dengan pengacaranya melalui tautan video di hadapan petugas keamanan dan tidak diketahui apakah Suu Kyi menyadari kekacauan berdarah yang melanda negaranya sejak kudeta.
“Tidak, kami belum melakukannya, kami hanya bisa berbicara tentang masalah hukum,” jelas pengacaranya kepada Reuters ketika ditanya apakah tim hukumnya membahas unjuk rasa yang telah menewaskan lebih dari 700 orang itu.
Tahun Baru tradisional
Sidang hari Senin digelar ketika para penentang kudeta menyerukan dilakukannya pertunjukan pembangkangan militer dengan kostum dan doa selama liburan Tahun Baru mendatang.
Tahun Baru tradisional, yang dikenal sebagai Thingyan di Myanmar, adalah hari libur paling penting dalam setahun dan biasanya dirayakan dengan doa, ritual pembersihan patung Buddha di kuil, dan semburan air ke jalanan.
"Dewan militer tidak memiliki Thingyan. Kekuasaan rakyat ada di tangan rakyat," tulis Ei Thinzar Maung, pemimpin kelompok unjuk Komite Kolaborasi Pemogokan Umum, di Facebook.
“Rakyat yang bersatu perlu mempertahankan Thingyan rakyat,” lanjutnya.
Dia meminta umat Buddha untuk memakai pakaian keagamaan dan membaca doa bersama. Anggota komunitas Kristen di negara itu disarankan memakai pakaian putih dan membaca mazmur. Dia mengatakan penganut agama lain harus mengikuti arahan pemimpinnya.
Liburan berlangsung dari 13 April hingga 17 April, yang merupakan Hari Tahun Baru.
Pasukan keamanan telah membunuh 706 pengunjuk rasa, termasuk 46 anak-anak, sejak kudeta, menurut penghitungan oleh kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
Angka ini termasuk 82 orang tewas di kota Bago, sekitar 70 kilometer (45 mil) timur laut Yangon, pada Jumat, yang disebut AAPP sebagai "ladang pembantaian".
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ridwan Kamil Ingatkan IKN Harus Layak Huni dan Manusiawi
Contohnya seperti Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar, yang dianggap gagal karena kotanya sepi dan desainnya hanya berfokus pada pusat pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaJokowi Buka Peluang Bertemu Ketum Parpol, Termasuk Megawati dan Cak Imin
Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh di Istana Negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaWacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin Minta Pendukung AMIN Tunggu Sampai Perhitungan Suara: Ancaman Kecurangan Makin Nyata
Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaMinta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar
Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Minta MK Hadirkan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Begini Jawaban Hakim Suhartoyo
Keempatnya adalah Mensos, Menkeu, Menko Perekonomian dan Mendag
Baca SelengkapnyaPKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya